TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mebeberkan sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015.

Satu di antaranya masalah fasilitas kampanye para calon kepala daerah.

Sebab pada pilkada serentak 2015 ini, soal fasilitas kampanye, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sehingga terkesan tidak memuaskan pasangan calon, lantaran anggarannya dibatasi KPU. Prinsipnya efektif dan efisien.

"Jadi bukannya KPU pelit atau seakan berpihak pada incumbent, tapi kadang ada incumbet punya fasilitas lebih untuk kampanye," kata Husni di Ecopark, Ancol, Kamis (12/11/2015).

Persoalan berikutnya menurut Husni, yakni masalah pencalonan, di mana dari 269 daerah peserta pilkada masih ada tiga daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. Meski begitu, legalitas ketiganya sudah diselesaikan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, pada tahap pencalonan, masih terdapat 43 calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengajukan gugatan kepada panitia pengawas pemilu di tingkat daerah.

Menurut Husni, proses sengketa yang tidak selesai pada tingkat panwaslu berlanjut hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

"Sampai saat ini kami masih menunggu proses penyelesaian yang sedang ditangani oleh MA. Paling tidak lebih dari 8 pasangan calon yang menggugat sampai tingkatan kasasi," kata Husni.

Kemudian masalah anggaran penyelenggara. Dari 269 daerah peserta pemilihan, yang sudah cair 100 persen baru terdapat di 102 daerah. Sementara, 167 daerah lainnya belum mencairkan sampai 100 persen.

Menurut Husni, dalam beberapa kasus terjadi upaya pengurangan nilai anggaran yang sudah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Selain itu, ada juga yang memang masih ada nilai NPHD yang jumlahnya kurang sehingga harus direvisi.

Persoalan selanjutnya terkait daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Husni, dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015, DPT diperoleh langsung melalui pusat, yaitu melalui Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, masih terdapat beberapa persoalan, contohnya terkait data di perbatasan daerah administratif.

"Masih ada tarik menarik desa dan kelurahan, lalu kecamatan. Maka, kami perintahkan KPUD menyisir kembali data yang belum valid untuk diakomodir dalam DPT. Ini masih dilakukan sampai hari pemilihan, jadi jangan cemas kalau ada yang belum terdaftar," kata Husni.

Terakhir, yakni mengenai pengadaan distribusi logistik yang tidak tepat waktu.

Menurut Husni, di beberapa daerah yang sulit dijangkau, akan sangat diperlukan koordinasi antara gubernur, TNI dan Polri secara intensif.

Misalnya, di beberapa daerah diperlukan pengadaan alat transportasi yang memadai untuk mengirimkan peralatan logistik. Husni mengatakan, KPU akan berusaha agar pemungutan suara berjalan secara serentak di semua daerah pemilihan. ‎