TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan meski ada desakan pada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle jilid 2, namun dirinya yakin hal itu tidak akan dilakukannya jika tidak berdampak positif pada pencalonannya kedua kali sebagai presiden pada pemilu presiden 2019 mendatang.

“Semua pimpinan baik di daerah seperti bupati, walikota dan gubernur sampai tingkat pusat yaitu presiden ketika menang pemilu akan mengkapitalisasi kekuatannya untuk masuk dalam periode kedua. Jadi kalau reshuffle ini menguntungkan untuk tujuan itu pasti dilakukan Jokowi, jika tidak menguntungkan maka tidak akan ada reshuffle,” ujar Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Menurutnya, dalam isu reshuffle yang paling berkepentingan adalah partai politik terutama partai pendukung pemerintahan yang berguna untuk memperluas aksesnya.

”Jokowi itu saya yakin paham masalah ini. Dia pun sudah pernah melakukan reshuffle jilid satu dan punya pengalaman. Jadi dia hanya akan memberikan akses lebih untuk parpol dengan menambah jatah di kabinet kalau dia juga mendapatkan akses kapitalnya,” ujarnya.

Namun demikian Mahfudz mengingatkan Jokowi agar tidak disibukkan dengan urusan konsolidasi terus-menerus.

Pemerintah sudah kehabisan waktu dengan konsolidasi poltik. Sekarang jangan lagi menyibukkan diri dengan urusan konflik politik.

"Urusan ekonomi yang paling real, meski Jokowi menghadapi dilema karena bisa saja dia tegas menolak reshuffle tapi disisi lain ini seperti menyiram bensin ke api. Jadi yah rakyat siap-siap saja,” katanya.