TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Dirut Pelindo II, R.J Lino bahwa di era Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat Menko Ekuin dijabat Dr. Rizal Ramli, pelabuhan Tanjung Priok banyak calo, sungguh mencerminkan sikap takabur.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, dalam memerintah, saat itu Gus Dur menerapkan standar moral yang tinggi.

“Jangankan Dirut BUMN, pejabat setingkat menteri kalau terimbas isu korupsi, bisa langsung diberhentikan. Tentu saja setelah tim investigasi kepresidenan menemukan indikasi kuat bahwa menteri tersebut memang korup,” katanya.

Dalam pemerintahan Gus Dur, kata Adhie, tidak boleh ada orang yang kebal hukum dan bisa memberhentikan aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya.

Bahkan Gus Dur sendiri, saat menjabat Presiden RI, bersedia diperiksa tim penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait isu dana Yanatera yang dalam politik nasional dikenal sebagai Buloggate.

“Jadi kalau ada percaloan di pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dikatakan R.J Lino, pasti sudah dilibas. Justru di zaman Gus Dur Tanjung Priok berhasil ditata ulang dengan menerapkan sistem yang lebih transparan. Tugas menertibkan mekanisme kepelabuhan dan kepabeaan dilakukan oleh Rizal Ramli,” katanya.

Lebih jauh mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, mungkin benar seperti kata R.J Lino bahwa sekarang di Priok tidak ada calo.

Tapi faktanya memperlihatkan percaloan itu masuk dalam sistem. Pelakunya bukan lagi calo dalam pengertian biasa. Melainkan para pejabat resmi di BUMN tersebut.

Oleh sebab itu, sekarang justru banyak persoalan di Pelindo II yang merugikan (keuangan) negara. Misalnya, akibat perjanjian dengan pihak luar (asing) yang dibuat dengan cara melawan hukum.

Berbagai proyek yang nilainya sudah disulap jadi sangat mahal. Menyewakan lahan (pelabuhan) kepada pihak lain. Semuanya tampak prosedural. Padahal penuh permainan.

“Saya berharap kelak di pengadilan skandal korupsi pembelian crane (alat bongkar muat) di Pelindo II, yang masih diproses di Bareskrim Mabes Polri, dan sudah membuat Komjen Budi Waseso terpental dari kedudukannya sebagai Kabareskrim, bisa membungkam kecongkakkan R.J Lino yang menyebut pada era Gus Dur di Priok banyak calo,” katanya.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, R.J Lino melakukan kebohongan besar ketika menyebut banyak kemajuan di PT Pelindo II ketika dia memimpin.

“Ukuran sebuah pelabuhan bagus atau tidak itu dari sisi pemakai jasa hanya ada dua yaitu biaya dan service,” katanya.

Selama R.J Lino memimpin PT Pelindo II sejak enam tahun lalu, kata Zaldy, biaya pelabuhan tidak pernah turun, malah naik terus.

Dari sisi service, ketika Hatta Rajasa jadi Menko Ekonomi target dwelling time adalah 4 hari, tapi PT Pelindo II tidak pernah bisa mencapai itu, bahkan impor jalur prioritas yang tidak perlu ada pemeriksaan bea cukai dan dokumen import dwelling time-nya toh masih membutuhkan waktu 3,5 hari. Padahal seharusnya maksimal 2 hari saja

“Jadi R.J Lino omong kosong besar kalau bilang Tanjung Priok ada perubahan yang lebih baik selama dipegang oleh beliau. Buktikan kalau biaya pelabuhan bisa turun, padahal volumenya sudah naik dua kali dan peralatan baru sudah dipasang, kok malah biaya pelabuhan naik? Seharusnya turun kalau memang produktivitasnya bertambah,” katanya.

Seperti diberitakan, RJ Lino menyindir Menko Maritim Rizal Ramli. Lino menyampaikan, kalau Pelindo II saat ini berbeda dengan zaman Rizal Ramli saat menjabat Menko Ekuin di era Abdurahman Wahid.

"Lihat Tanjung Priok hari ini kayak apa, jangan kira pelabuhan Tanjung Priok saat ini seperti saat Pak Rizal Ramli dulu," ujar RJ Lino di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).

"Sekarang Tanjung Priok tidak seperti yang dipahami Rizal Ramli. Tidak ada calo seperti dulu lagi," katanya.