TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus "Papa Minta Saham" yang mencuat dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) harus menjadi pintu masuk menata ulang investasi di Indonesia.

Sektor-sektor sumber daya alam adalah sektor yang diduga paling rentan selain sektor perkebunan dan kehutanan, dimana potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aktor negara sangat mungkin terjadi.

"Saya menduga kisruh PTFI adalah satu contoh saja. Pada sektor-sektor lain hampir bisa dipastikan bahwa alokasi saham untuk pejabat pemberi izin, rekomendasi, dan akses itu terjadi," kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Untuk itu, lanjut Hendardi, pemerintah bisa menggunakan momentum kisruh PTFI ini untuk menata ulang tata kelola investasi bisnis yang mengutamakan kepentingan rakyat.

"Untuk memulai penataan ini, sidang MKD DPR atas Novanto selain terbuka, juga mesti dipastikan melibatkan unsur masyarakat yang kredibel, sesuai mandat Tatib DPR," katanya.

Momentum Perbaikan

Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, kegaduhan politik terkait isu ‘Papa Minta Saham’ harus dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolalaan perusahaan asing di Indonesia.

Selama 48 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia, kata dia, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagi rakyat Indonesia.

"Yang terjadi justru adalah sebaliknya, Indonesia merugi akibat ulah Freeport dan pejabat yang mau disogok," kata Rizal Ramli dalam dialog di sebuah televisi nasional baru-baru ini.

Karena selama ini, kontrak dengan perusahaan asing, khususnya Freeport yang sudah beroperasi selama 48 tahun di Indonesia hanya memberikan royalti 1 persen, padahal perusahaan lain sudah 4 – 5 persen.

Selain itu, limbah perusahaan Freeport dibuang begitu saja, yang akibatnya merusak lingkungan dan menjadi penyakit.

Apalagi mereka tidak mau divestasi dan membangun smelter yang sudah diatur dalam undang-undang.

Rizal Ramli juga menjelaskan, kerugian negara dari beroperasinya perusahaan Freeport selama puluhan tahun tersebut karena ulah pejabat Indonesia sendiri.

Para pejabat, katanya, banyak yang mau disogok agar kontrak karya Freeport bisa diperpanjang terus, meski keberadaannya merugikan masyarakat kebanyakan.

“Banyak temen asing saya yang mengatakan, bahwa pejabat di Indonesia sangat mudah untuk disogok untuk kepentingan perusahaan. Ini pejabat negara atau penjabat perusahaan?” tukasnya.

Menurut Rizal Ramli, isu Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said dinilainya sangat bagus, agar semua rakyat tahu dan semakin tercerahkan mengenai bagaimana yang terjadi terkait dengan cadangan sumber daya alam di Indonesia.

“Kemana kekayaan alam Indonesia berlabuh, padahal kita punya kekayaan alam yang melimpah, sementara rakyat kita tetap miskin dan banyak pengangguran,” ujarnya

Ke depan, kata Rizal, pengelolaan ini harus diperbaiki secara total, tidak hanya perusahan Freeport tetapi juga perusahaan asing lainnya.