TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang ketua lembaga tinggi negara seperti Ketua DPR, Setya Novanto, tidak seharusnya bertemu dengan pimpinan Freeport di luar kantor.

Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengatakan, Setya Novanto telah memberikan contoh yang buruk.

Freeport adalah perusahaan yang tengah memiliki permasalahan dengan pemerintah, yakni terkait perpanjangan kontrak karya.

Dengan bersedia menemui pimpinan Freeport itu, maka akan terbuka kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan seperti yang dituduhkan untuk Setya Novanto.

"Seorang pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR tidak seyogyanyaa bertemu di luar kantor, apalagi diluar jam kerja, menurut saya tidak lazim, tidak wajar," kata Din kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Setya Novanto atau yang akrab dipanggil Setnov itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena diduga telah memeras Freeport, dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Setnov diduga menawarkan diri untuk mengurus perpanjangan kontrak Freeport, dan meminta imbalan saham.

Mengingat Setnov adalah pimpinan lembaga tinggi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, maka sudah seharusnya kader Partai Golkar itu mengundurkan diri karena memberikan contoh buruk.

Sikap tersebut juga bisa dijadikan contoh bagi pejabat lain.

"Saya kira kalau itu pelanggaran, itu harus dijadikan contoh. Kalau tidak itu akan jadi fatsun politik," ujarnya.

Bila kubu Setnov berpikir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang melaporkan Setnov juga diduga melakukan pelanggaran, maka Din mendorong kasus tersebut juga harus dilaporkan.