Pemerintah Diprediksi Tidak Berani Nasionalisasi Freeport
Pemerintah diprediksi kuat tidak akan berani melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport Indonesia.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diprediksi kuat tidak akan berani melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport Indonesia.
Direktur Indonesian Resurces Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, kondisi perpolitikan dan sikap Pemerintah tidak ke arah ke situ.
Menurut Marwan, Pemerintah sudah melanjutkan Memorandum of Understanding dengan PT Freeport melalui surat yang dikirim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke pemilik PT Freeport tanggal 7 Oktober 2015.
"Karena itu saya realistis saja. Kita bicara nasionalisasi terlalu ideal, (Pemerintah) tidak berani. Belum lagi kita bicara geopolitik yang sedang mengundang investor masuk," kata Marwan saat diskusi bertajuk 'Dramaturgi Freeport' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).
Menurut Marwan, yang bisa dilakukan pemerintah hanya kompromi dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu.
Misalnya mengenai kontrak karya dengan pemberian izin khusus pertambangan dimana syaratnya adalah Pemerintah memilliki saham 51 persen dan Freeport mau mengganti kerugian lingkungan sebesar 51 miliar dolar dan Indonesia mendapat royalti 5-6 persen.
"Karena itu kita mau yang ada sekarang itu menjadi sikap pemerintah, take it or leave it," tukas Marwan.
