Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - - Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) akan dilangsungkan pada 16 Desember oleh Komisi III DPR RI.

Gerakan Manusia Pancasila (Gempa) pun menyatakan dukungannya kepada salah capim KPK dari unsur Kepolisian yakni Irjen Pol Basaria Panjaitan yang saat ini menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial politik.

Ketua Gempa Willy Prakarsa, berharap satu-satu anggota polisi wanita (polwan) pertama yang berpangkat Irjen itu bisa menjadi Ketua KPK jilid IV sehingga bisa mewakili dari lembaga penegak hukum.

"Basaria punya background bagus di reserse. Dan dia juga dosen di Sespimti. Dia punya wibawa, dan pintar. Saya yakin jika dia terpilih mempunyai daya gedor bagus," kata Willy melalui pesan singkatnya, Selasa (8/12/2015).

Lebih lanjut, aktivis 98 ini meyakini alumnus Universitas Jayabaya itu layak menggantikan posisi Abraham Samad yang dinonaktifkan dan masa jabatannya sudah selesai.

Wanita kelahiran Pematangsiantar itu juga dinilai sosok polisi yang tegas.

Hal itu terbukti, saat Basaria menjabat sebagai Direktur Reserse dan Kriminal Polda Kepulauan Riau, pada 2007, ia pernah membongkar kasus penyelundupan mobil-mobil mewah yang melibatkan cukong-cukong besar dan aparat penyelenggara negara.

"KPK membutuhkan figur pimpinan KPK seperti Basaria karena tak hanya mumpuni, matang dan juga miliki kemampuan aspek kompetensinya memadai dan bisa membangun sinergi yang baik dipastikan tidak membuat gaduh," ujarnya.

Tak hanya itu, Willy menyakini Basaria mampu mengungkap kasus-kasus besar yang merugikan negara.

"Integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas Basaria tidak diragukan lagi. Kami yakin Basaria bisa menjadi pendobrak pemberantasan korupsi di Indonesia dan kembali pada tracknya," tandasnya.

Menurut catatan kepolisian, Basaria adalah sarjana hukum Sepamilsukwan Polri angkatan 1983/1984. Jabatan di bidang reserse pertama dipegangnya saat ia menjadi perwira Unit Satuan Lidik Direktorat Reserse di Mabes Polri pada tahun 1990.

Kemudian, dia menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Narkoba Polda NTB (1997-2000). Karier di bidang reserse berlanjut pada tahun-tahun setelahnya. Tahun 2000-2004, Basaria menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

Tahun 2006-2008, dia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Pangkat bintang satu didapat ketika ia menjabat sebagai Kepala Pusat Provost Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada tahun 2009. Dia pernah memeriksa mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji, soal pelanggaran kode etik.

Tahun 2010 hingga saat ini, Basaria menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri.