TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak kasus terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum diselesaikan.

Hal itu dikatakan Presiden di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).

"Harus diakui keadaan HAM di tanah air masih cukup banyak yang harus diselesaikan bersama," ujar Presiden dalam acara peringatan Hari HAM Internasional.

Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, kata Presiden, yaitu peyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, penyelesaian agraria, pemenuhan hak kesehatan, hak-hak dasar bagi kelompok terpinggirkan dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis agama.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan seluruh jajaran pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM tersebut untuk mempercepat proses penyelesaiannya.

"Dan saya harap seluruh jajaran di pusat daerah mempercepat penyelesaian HAM tersebut dengan baik," ucap Presiden.

Terkait pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi meminta agar kementerian atau lembaga terkait serta para korban atau keluarga pelanggaran HAM memiliki keberanian untuk melakukan rekonsiliasi.

"Yang pertama tadi, kita semua harus punya keberanian untuk rekonsiliaasi melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial," kata Presiden.