TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang mempunyai peranan yang sangat penting karena selain berperan mentransfer ilmu ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya.

“Guru juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan inovasi, skill, dan kompetensi serta kualifikasi, secara berkelanjutan dan kontinyu, agar proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran semakin bermutu dalam rangka menuntun langkah anak bangsa mewujudkan impiannya,” demikian Menko PMK Puan Maharani membacakan sambutan Presiden Joko Widodo saat acara peringatan HUT ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (13/12/2015).

Dalam acara ini, Ketua DPD RI Irman Gusman, Gubernur Banten Rano Karno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta beberapa kepala daerah lainnya.

Presiden Joko Widodo batal hadir dan menugaskan Menko PMK untuk membacakan sambutannya. Puan menyampaikan salam hangat dari Presiden kepada 115 ribu guru yang memadati GBK. Puan menyempatkan diri menyalami puluhan guru yang memadati depan panggung. Dia mengingatkan acara PGRI digelar di GBK yang penuh sejarah bagi Bangsa Indonesia.

Puan mengatakan saat ini Pemerintah telah membentuk direktorat jenderal baru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pembentukan ditjen yang khusus menangani guru dan tenaga kependidikan ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga pendidik.

“Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap Peranan guru yang sangat penting dalam dunia pendidikan sehingga dibentuk tempat khusus untuk mewadahi permasalahan dan pengembangan guru kedepannya,” ujar Puan.

Saat ini penataan organisasi profesi guru belum berjalan baik. Diharapkan hal ini bisa segera ada titik temunya, sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai kedudukan dan fungsi organisasi profesi guru.

"Pemerintah tindak mungkin menghalangi guru berorganisasi. Tentu kita harus memiliki pemahaman yang utuh, bahwa organisasi guru tidaklah sama dengan perserikatan tertentu. Tentu tidak juga dimungkinkan, beberapa orang guru bergabung membentuk organisasi, kemudian mengkklaim sebagai organisasi profesi guru. Harus ada pemahaman utuh diantara kita," ujar Puan.

Mengakhiri sambutan yang dibacakannya, Puan Maharani memilih kutipan Presiden RI Pertama Soekarno mengenai guru.

“Pemimpin! Guru! Alangkah hebatnya pekerjaan menjadi pemimpin di dalam sekolah, menjadi guru di dalam arti yang spesial, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak! Terutama sekali di zaman kebangkitan! Hari kemudiannya manusia adalah di dalam tangan guru itu, menjadi manusia,” ucap Puan menutup pidatonya.

Kutipan ini mendapat sambutan hangat dari ratusan ribu guru yang memadati GBK. Apalagi Puan menjanjikan Pemerintah Pusat tidak akan tinggal diam dengan pernyataan sikap yang disampaikan PGRI.

“Pemerintah sedang mengusahakan meningkatan kesejahteraan guru tapi harus ada pemahaman yang sama perlu gotong royong membangun bangsa sebagai sebuah keluarga bangsa Indonesia. Pemerintah, Insya Allah, akan bersama PGRI,” ujar Puan sambil pamit meninggalkan panggung.

"Saya mohon pengertiannya ya, karena Presiden ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Jadi mewakilkan kepada Ibu Menko Puan," kata Ketua PGRI Sulistiyo dalam sambutannya membuka acara. Dia mensinyalir ada upaya memecah guru bahkan untuk ada himbuan larangan untuk menghadiri acara HUT PGRI.

“Padahal ini hanya perayaan HUT saja. Tidak ada maksud apa-apa. Saya minta teman-teman menghormati kehadiran Menko PMK merupakan kehormatan bagi kita semua. Saya minta para guru tetap semangat. Acara ini dibuat khusus ini forum silaturahmi nasional, tidak ada muatan politis, kecuali politik untuk memperjuangkan mutu guru dan pendidikan," kata Sulistiyo.

Dalam kesempatan tersebut, PGRI juga menyatakan enam sikap terkait masa depan guru. Antara lain, mendukung pemeritah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melaksanakan pembangunan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa.

Kedua, siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru. Hal tersebut guna melakukan revolusi mental, pengembangan karakter dan potensi peserta didik.

"Selanjutnya, yang ketiga, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyerukan kepada para guru agar aktif memberikan pendidikan antikorupsi dan antinarkoba," ucap Sulistiyo.

Ia melanjutkan, "Keempat, medesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS,"

Poin berikutnya, PGRI menolak segala kebijakan dan peraturan serta upaya yang dilakukan guna menghapus dan atau mempersulit pemberian tunjangan profesi guru, menghambat pelaksanaan sertifikasi, kenaikan pangkat dan karir, serta pengembangan profesi guru.

Terakhir, PGRI juga menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, ancaman, yang mengganggu profesionalisme, kinerja, dan aktivitas organisasi guru.