Ini Kata Politikus Demokrat Jelang Keputusan MKD DPR Terkait Kasus 'Papa Minta Saham'
Publik menunggu keputusan akhir dari MKD
Penulis: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan mengambil keputusan atas sidang etik kasus 'Papa Minta Saham; atas perilaku Ketua DPR Setya Novanto, Rabu (16/12/2015) besok.
Publik menunggu keputusan akhir dari MKD.
Apakah MKD mengetuk palu hukuman pelanggaran etik ringan, sedang atau berat kepada Setya Novanto?
Atau sebaliknya, MKD alot mengambil keputusan dan malah membebaskan Setya Novanto dari seluruh dakwaan?
Kekwatiran publik atas keputusan MKD esok hari bisa melenceng dari harapan publik, juga diuangkapkan oleh Presiden Joko Widodosecara terbuka, Selasa (15/12/2015).
Presiden Jokowi mengimbau agar MKD mendengar suara publik dan melihat fakta yang terungkap di persidangan.
Sebagai Presiden, menurut Juru Bicara Partai Demokrat Kastorius Sinaga tentu Jokowi memiliki instrumen untuk memonitor dan mengetahui arah putusan MKD Rabu besok.
"Dengan statement itu Jokowi menangkap ada indikasi keputusan MKD melenceng dari harapan publik," ujar Kastorius kepada Tribun, Selasa (15/12/2015).
Indikasi tersebut, imbuhnya, juga diperkuat dengan perkembangan terakhir dari MKD yang memang kurang independen dan tidak solid.
Meski secara normatif anggota MKD dituntut independen, baik dari fraksi maupun dari tekanan eksternal.
Namun, menurut dia, de facto para anggota di MKD adalah politisi partai yang dikendalikan lewat fraksi masing-masing.
Karenanya, MKD tidak berada di dalam kevakuman kepentingan politik.
"Kalkulasi cost-benefit secara politik akan mempengaruhi anggota MKD di dalam memilih opsi keputusan besok," jelasnya.
Karena itu, dia menilai imbauan Jokowi agar MKD mendengar suara nurani publik sebaiknya dicermati oleh MKD secara positif.
"MKD tidak bisa bersikap masa bodoh terhadap kemauan Presiden Jokowi tersebut," ucapnya.
"Imbauan Jokowi bertujuan untuk mengurangi tegangan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap elit nasional akibat kisruh Freeport," tambahnya.
Apalagi kisruh ini telah menguras energi politik negeri ini dan mengakibatkan stabilitas politik nasional kurang kondusif belakangan ini.
