TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Modus calon kepala daerah incumbent memainkan anggaran jelang Pilkada, dipandang anggota tim advokasi Pilkada Kabupaten Malang PDIP Togar Manahan Nero, terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Nero menyebutkan politisasi anggaran itu, dilakukan dengan menyalurkan dana APBD pada sektor-sektor yang berpotensi mengundang simpati masyarakat.

Dia mencontohkan pada Pilkada Kabupaten Malang. Ada penggelembungan anggaran jelang pilkada. Hal tersebut ditudingnya sebagai upaya calon petahana mencari simpati agar terpilih kembali.

"Jalan rusak yang bisa diperbaiki sebelumnya, baru diperbaiki jelang Pilkada. Rumah ibadah dan bidang lain yang mengundang simpati publik," kata Togar Manahan Nero di Kantor DPP PDIP, Cikini, Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Praktik kampanye terselubung oleh incumbent, disebut Nero, kerap tidak terbaca oleh publik.

"Panitia pengawas juga tidak membaca strategi yang dilakukan secara masif ini," katanya.

Pada Pilkada Kabupaten Malang, Nero menuding ada aliran dana yang baru muncul jelang Pilkada. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya jumlahnya tidak signifikan, seperti dana kompetensi tenaga pendidikan SMA. Pada APBD sebelumnya berjumlah Rp 50 juta, tapi menjelang pilkada melonjak hingga Rp 2,9 miliar.

"Dana tersebut diputuskan 16 September dan dieksekusi jelang pilkada, November dan awal Desember. Nilainya hampir puluhan miliar," kata Nero.

Terkait temuannya tersebut, Nero mengancam akan membawanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya dia merasa ada delik penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai innformasi, pada Pilkada Kabupaten Malang, pasangan calon Rendra Kresna dan Sanusi yang diusung tujuh partai politik, mengalahkan Dewanti Rumpoko dan Masrifah yang diusung PDIP. Rendra Kresna merupakan pejabat Bupati Malang Incumbent.