Presiden Agar Tak Terjebak Kepentingan Parpol dan Hancurkan Iklim Investasi
Jokowi diminta tidak terjebak pada kepentingan politik praktis dan mengorbankan iklim investasi yang mulai membaik
Penulis: Dahlan Dahi
Editor: Sanusi
Perpanjangan kontrak JICT juga memberikan keuntungan optimal kepada Pelindo II. Pada kontrak lama pendapatan tertinggi Pelindo dari JICT hanya USD 76 juta (2013). Namun, dengan kontrak baru Pelindo II sudah mengantongi biaya sewa sebesar USD 85 juta per tahun, belum termasuk dividen. Pelindo juga akan mengelola terminal II JICT.
Selain itu, Pelindo juga masih mendapat pembayaran uang muka kontrak (upfront fee) sebesar USD 215 juta. HPH pun mau menaikkan biaya sewa lebih dari dua kali lipat menjadi USD 85 juta dari sebelumnya 45 juta dollar AS per tahun. Pembayaran upfront fee dan penaikan biaya sewa itu dilakukan 4 tahun sebelum kontrak berakhir di 2019.
"Opsi perpanjangan kontrak ini merupakan yang terbaik bagi Pelindo II. Kita dapat modal untuk investasi dan pendapatan perusahaan juga naik. Termasuk kepemilikan saham Pelindo II sekarang mayoritas, seperti rekomendasi audit BPK," tegas Lino.
Seperti diketahui, sebelum memperpanjang kerjasama dengan HPH, Pelindo II juga memberikan penawaran kepada sejumlah operator pelabuhan seperti PSA (Singapura), Maersk Line, Daewoo dan China Merchant. Namun dengan skema kerjasama yang ditawarkan, penawaran dari HPH merupakan yang tertinggi dan terbaik.
Untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, Pelindo II juga membentuk komite pengawas perpanjangan kontrak JICT ini. Ketua dan anggotanya terdiri dari orang-orang kredibel seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Faisal Basri dan Lin Che Wei.
"Pelindo II selalu patuh dan taat terhadap aturan. Karena itulah Pelindo II bisa tumbuh menjadi BUMN pelabuhan terbesar.