TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegagalan atau stagnannya program Keluarga Berencana dalam 10 tahun terakhir ini yang ditandai penurunan angka kelahiran anak pasangan usia subur salah satunya dipicu oleh kegagalan petugas memberikan pemahaman kepada warga.

Kesulitan pemberian pemahaman ini disebabkan  petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan penyuluh keluarga berencana (PKB)  direkrut dari luar daerah lalu di tempatkan di daerah yang baru.

"Problemnya itu sebenarnya ketidakmampuan PLKB/PKB dalam memberikan pemahaman karena bahasa yang digunakan. Masyarakat yang bilang iya iya tapi enggak paham," kata Zulfikar Achmad, anggota Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Ia pun menyarankan BKKBN tidak lagi merekrut pegawai dari daerah lain lalu disebarkan ke daerah lainnya. Tapi lebih baik menjadikan pegawai adalah orang lokal setempat.

"Jadi petugas adalah warga setempat sehingga bahasa bisa dimergerti. Jangan lagi BKKBN pusat kirim pegawai ke daerah lainnya, susah nanti," katanya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Surya Candra Suraparty mengatakan, pihaknya akan memperhatikan serius mengenai rekrutmen orang lokal untuk menjadi PKLB/PKB ini.

"Tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan dan kemungkinan akan kita realisasikan," katanya.

Saat ini BKKBN memang masih menghitung formasi atau kebutuhan PLKB/PKB dan rencananya akan merekrut besar-besaran PLKB/PKB dan kemungkinan tahun 2017.

"Jadi kita rekrut orang lokal untuk dijadikan PLKB/PKB tapi tidak bisa diambil oleh instansi lainnya seperti jaman era sekarang," katanya.