TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menilai terjadinya dualisme di partai politik tak lepas dari lemahnya penegakan hukum (law enforcement).

Menurutnya, jika penegakan hukum dijalankan secara benar sesuai peraturan yang ada maka konflik dualisme parpol bisa dihindarkan.

"Partai politik bisa double itu karena masalah penegakan hukum. Harusnya siapa yang salah harus dinyatakan salah dan benar harus dinyatakan benar," kata Hary di kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (24/12/2015).

Hary menilai, bukan hanya di konflik dualisme parpol yang lemah dalam penegakan hukum. Menurutnya, dalam bidang ekonomi juga ada konflik dualisme di Kamar Dagang Industri (Kadin) dan Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) yang membuat ada dua kepengurusan.

"‎Kadin bisa ada dua, HKTI bisa ada dua karena penegakan hukum yang belum baik. Padahal dunia usaha perlu diberikan kepastian hukum," tuturnya.

‎Hary pun berharap ke depan pemerintah fokus untuk menegakkan kepastian hukum. Penegakan hukum, kata Hary harus dijalankan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.

"Penegakan hukum itu harus ditegakkan dengan baik. Kalau itu dijalankan dengan baik maka masalah akan terselesaikan dengan baik pula," pungkasnya.