InI Saran Perindo untuk Arah Kebijakan Pemerintah Tahun 2016
Perindo memandang kebijakan yang diambil pemerintah belum mampu memberikan dampak langsung untuk masyarakat
Penulis: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja pemerintah di tahun 2015 yang belum mampu mensejahterakan masyarakat menjadi perhatian Partai Perindo.
Perindo memandang kebijakan yang diambil pemerintah belum mampu memberikan dampak langsung untuk masyarakat.
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, partainya memberikan masukan kepada pemerintah agar mampu mensejahterakan rakyat.
Partai Perindo, kata Hary berharap dan mendorong seperti bunga pinjaman modal murah, akses modal murah, pelatihan keterampilan dan proteksi.
"Perindo berpandangan bahwa bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya penting bagi pemerintah dan segenap aparatnya senantiasa memberi keteladanan dalam segala hal, terutama mampu mampu memperlihatkan kenegarawanan. Para petinggi negeri harus jauh dari perilaku mementingkan diri sendiri dan kelompoknya agar jalannya pemerintahan hari ini akan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya," kata Hary di kantor DPP Perindo, Jakarta, Kamis (24/12/2015).
Perindo, kata Hary mendorong pemerintah untuk terus memperhatikan perkembangan berbagai macam industri yang ada, guna semakin memperkuat struktur perekonomian nasional dan daya saing Indonesia dalam percaturan ekonomi global.
Dikatakannya, Perindo juga mendorong pemerintah untuk dapat berdaulat dan mandiri dalam segala bidang kehidupan terutama dalam memenuhi kedaulatan pangan yang sangat penting dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Perindo akan mendorong dan berpartisipasi dalam merancang gagasan dan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dengan berbagai program pilot project, pendampingan, bantuan permodalan dan bantuan teknis lainnya," tuturnya.
Masih kata Hary, Perindo berependapat bahwa dalam rangka memperbanyak lapangan kerja dan menyerap angkatan kerja, mendesak diperbanyak proyek padat karya di berbagai daerah dan pedesaan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Perindo memandang bahwa dalam rangka mengurangi ketimpangan di bidang pendidikan perlu diperbanyak guru-guru bermutu, sarana dan prasarana pendidikan di desa-desa di seluruh Indonesia guna melahirkan kualitas SDM yang bermutu.
"Perindo mendorong diubahnya postur APBN yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat banyak dalam rangka mengatasi berbagai kesenjangan ekonomi dan sosial," ujarnya.