Saking buntunya, RAPBA terancam akan menggunakan Peraturan Gubernur seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Untungnya, menurut Donny, karena mempunyai komitmen yang sama untuk perbaikan Aceh, baik DPRA maupun Pemprov Aceh mau kembali duduk bersama membahas anggaran dengan kepala dingin.

"Mendagri merasa terpanggil untuk memfasilitasi para pihak. Kami sifatnya klarifikasi dan konfirmasi karena keduanya (eksekutif dan legislatif) sama-sama punya hak, wewenang, kewajiban dan tentunya larangan, meskipun tadi sedikit berlangsung alot, karena punya komitmen yang kuat untuk pada rakyat dan orientasi ke publik," kata Donny.

Tuntas
Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah berharap masyarakat Aceh tidak perlu khawatir dengan pembahasan anggaran yang sedang berlangsung. Ia berharap, dengan mediasi yang dilakukan Kemendagri, maka permasalahan anggaran Aceh segera tuntas.

"Mudah-mudahan kepada masyarakat Aceh, anggaran 2016 dapat segera diselesaikan," katanya.

Zaini sangat berterima kasih kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenoek yang mau menjadi fasilitator pembahasan anggaran yang sempat terancam buntu dan berujung Pergub.

"Saya dan Wagub mengucapkan terima kasih ada yang mau menjadi fasilitator yang bijak dan bisa menengahi pembahasan yang sempat deadlock," katanya.

Wagub Aceh Muzakir Manaf mengatakan, kesepakatan yang terjalin dalam pembahasan anggaran semoga menjadi momentum perbaikan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

"Semoga ke depan lebih lancar lagi, lebih rinci, dan kita semakin dekat lagi. Mudah-mudahan ya," katanya. (tribunnews/fik)