TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana mengenai reshuffle kabinet kembali muncul.

PP Muhammadiyah pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera lakukan perombakan kabinet dan memilih menteri-menteri yang loyal dan profesional.

"Tekanan Muhammadiyah adalah memilih menteri yang profesional, sesuai dengan keahliannya, loyal pada presiden," kata Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).

Orang yang ditunjuk Presiden untuk mengisi posisi menteri, kata Busyro seharusnya adalah seseorang yang rekam jejaknya terbukti bersih dan punya kemampuan untuk memperbaiki Indonesia melalui bidang yang dikuasainya.
Presiden harus menolak, bila latar belakang sang calon menteri tidak jelas.

"Kalau menurut presiden itu tidak punya track record (rekam jejak), presiden berhak menolak itu ini marwah lembaga kepresidenan yang sudah ditentukan," kata mantan Ketua KPK ini.

Lebih lanjut Busyro menjelaskan nantinya jangan sampai saat memilih menteri presiden Joko Widodo disetir oleh partai politik.

"Jangan sampai reshuffle ini bukan yang terakhir kali, itu logis. Jangan sampai reshuffle disetir parpol," ujar Busyro.

Dorongan dari PP Muhammadiyah itu senafas dengan keinginan para petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sangat berharap agar kader partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu bisa ditunjuk masuk ke kabinet kerja.

Bahkan Ketua DPP PAN Aziz Subekti, sudah mengklaim bahwa Presiden telah menyiapkan dua jatah kursi untuk partai tersebut. Namun pernyataan itu dibantah oleh Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfachri Harahap.