TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi dianggap menutupi kegagalannya dalam melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian akuntabilitas kinerja kementerian di Kabinet Kerja.

Pengamat kebijakan publik dari Yayasan Indonesia Maslahah, Rizavan Shufi Thoriqi menilai, MenPANRB tidak punya wewenang untuk menyoroti kinerja kementerian dan hanya mencari muka di hadapan Presiden Jokowi.

"Yang seharusnya dilakukan oleh menteri Yuddy adalah melakukan reformasi birokrasi bukan menyoroti kinerja kementerian," ujar Rizavan dalam pernyataannya, Rabu (5/1/2016).

Rizavan menilai, Menteri Yuddy tidak konsisten dalam menjalankan konsep reformasi birokrasi yang salah satunya menjadikan revolusi mental sebagai fondasinya.

"Dulu sempat membuat aturan tidak boleh rapat di hotel, mengharuskan untuk membeli makanan tradisional seperti singkong dan lain-lain tapi kan gak dijalankan secara serius," imbuhnya.

Selama menjadi Menteri, Yuddy lebih banyak melakukan pencitraan dan kerja yang tidak sesuai tupoksinya sebagai MenPANRB.
"Seharusnya yang menjadi pekerjaan rumah dari menteri Yuddy adalah lambatnya kinerja birokrasi, bukan malah menyoroti kinerja sesama kementerian," imbuhnya.

Keterlambatan dalam menyusun nomenklatur Kementerian, menurut Rizavan bisa menjadi ukuran gagalnya Menteri Yudhi dalam menerapkan reformasi Birokrasi.

"Menteri Yudhi jangan mengalihkan kegagalannya mengawal reformasi birokrasi dengan menyerang kementerian lain dengan penilain yang subjektif," tegasnya.