Papua Barat Memohon Dana Otsus Langsung ke Presiden Joko Widodo
Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dana otoritas khusus (otsus).
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sugiyarto
Papua Barat Memohon Dana Otsus ke Presiden Joko Widodo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dana otoritas khusus (otsus).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy kepada Presiden Jokowi dalam teleconference.
"Kami mohon diberikan tambahan bantuan dana bantuan. Terutama untuk otsus. Untuk itu kami minta dapat ditambahkan," ujar Irene kepada Jokowi, Rabu (6/1/2016).
Selain dana otsus Irene juga meminta kepada pemerintah pusat dana sebesar Rp 36,4 triliun.
Anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan jalan trans papua sepanjang 658 kilometer.
"Jalan trans papua, total panjang yang harus dibuka 4325 yang masih missing link 658 km. Kami membutuhkan anggaran Rp 36,4 triliun," ungkap Irene.
Irene memaparkan kurang lebih dalam satu tahun Papua butuh dana Rp 12 triliun.
Di samping dana lain pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat juga meminta anggaran untuk kesejahteraan lainnya bisa dinaikkan.
"Kami mohon dapat ditingkatkan lagi," kata Irene.
Irene juga menyebutkan adanya kebutuhan dana untuk program penyediaan air baku.
Rencananya proyek tersebut akan diterapkan di tiga kota, Merauke,Jayapura dan Wamena.
"Kebutuhan dana Rp 395 miliar untuk 3 tahun anggaran," jelas Irene.
Irene menambahkan tujuan adanya peningkatan anggaran untuk membuka akses di Papua.
Karena selama ini Irene menilai Papua masih sangat terisolasi diantara daerah lainnya di Indonesia.
"Supaya kami dapat membuka seluruh isolasi. Sehngga kesejahteraan rakyat bisa cepat tercapai," ungkap Irene.