Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Unggul di Pilkada Tangsel, Kubu Airin Bantah Dibantu KPK

Menurutnya itu tak logis, lantaran selama ini KPK telah menjaga netralitasnya.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Unggul di Pilkada Tangsel, Kubu Airin Bantah Dibantu KPK
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Pasangan Calon Walikota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, saling berjabat tangan usai memberikan keterangan pers kepada wartawanterkait hasil hitung cepat di Rumah Pemenangan, Alam Sutera, Tangsel, Banten, Rabu (9/12/2015). Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan INews Research yang bekerjasama dengan Jaringan Suara Indonesia (JSI), untuk sementara pasangan Airin-Davnie mengungguli dua pasangan lainnya. Data suara yang masuk sudah sekira 24 persen dari total keseluruhan. Berikut data hasil perhitungan cepat sementara (24 persen suara masuk): Ikhsan Modjo - Li Claudia Chandra 9,96%, Arsid - Elvier Ariadiannie 32,59%, Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie 57,46%. Warta Kota/angga bhagya nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rudy Alfonso, Penasihat Hukum Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie menilai aneh dalil yang disampaikan kubu pasangan ‎Ikhsan Mojo dan Li Claudia yang menyebut adanya keterlibatan KPK memenangkan kliennya menjadi pemenang Pilkada.

Menurutnya itu tak logis, lantaran selama ini KPK telah menjaga netralitasnya.

"Saya kira itu agak geli-geli juga ya, saya kira KPK adalah sebuah institusi yang sangat menjaga netralitasnya. Kalau bukan KPK mungkin saya bisa sedikit masuk akal, tapi ini KPK jadi saya kira ini sesuatu yang tidak mungkin ya," kata Rudy usai menjalani sidang pendahuluan sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (7/1/2016).

Disinggung adanya pertemuan antara salah satu Direktur di KPK dengan Airin sebelum Pilkada digelar, memang diakui Rudy.

Namun, saat itu pertemuan dilakukan untuk mensosialisasi program KPK yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangsel‎ guna mencegah korupsi dan gratifikasi.

"Nah kan kapasitas Airin sebagai Wali Kota yang menerima program sosialisasi dari KPK. Apa urusannya? Itu kan tidak bisa dihindari juga dan tidak relevan juga untuk disoalkan menurut saya," ‎kata Rudy.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas