TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  "Yang dikritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pengelolaan BUMN yang orientasinya lebih pada keuntungan bisnis."

Demikian menurut Pengajar sarjana dan paska sarjana ilmu politik & pemerintahan FISIP UNiversitas Padjadjaran, Bandung Muradi kepada Tribun, Senin (11/1/2016).

Padahal idealnya BUMN menjadi alat negara untuk meningkat kesejahteraan ekonomi rakyat.

Oleh sebab itu, Megawati mengusulkan perubahan Undang-undang (UU) BUMN terkait hal tersebut.

"Sehingga apa yang diungkap oleh meegawati adalah bagian dari kritik terhadap tata kelola BUMN yang terlalu berorientasi pada kepentingan bisnis, yang mana orientasi tersebut dibingkai dalam UU BUMN yang berlaku saat ini," jelas Muradi.

Akan baik, imbuhnya, apabila tata kelola BUMN lebih berada dalam posisi sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Dalam kerangka itulah, menurut dia, Megawati mengusulkan revisi UU BUMN agar dapat menjadi acuan legal perusahaan plat merah untuk mensejahterakan rakyat.

"Jadi tidak terkait dengan isu yang berkembang berkaitan dengan rencana pergantian Menteri BUMN," tegasnya.

Hal ini perlu digarisbawahi, kata dia, mengingat perencanaan usulan dari PDIP untuk memperkuat dan membuat perencanaan pembangunan nasional semesta dan berencana.

Dan salah satu usulan tersebut ditujukan untuk menatakelola BUMN agar tetap berorientasi pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Sejauh ini dalam pemahaman saya Rakernas PDIP lebih menekankan pentingnya pembuatan perencanaan pembangunan nasional semesta berencana dari pada sekedar mempermasalahan siapa yang akan diganti dalam reshuffle mendatang," ujarnya.

Artinya PDIP secara partai lebih menekankan pentingnya suatu perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tidak terinterupsi oleh isu-isu yang bersifat jangka pendek.

Hal itu terlihat dalam pidato Megawati, yakni bagaimana tata kelola BUMN yang masih terlalu berorientasi bisnis dan menanggalkan pentingnya penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurutnya, secara politik sangat dimungkinkan untuk memberikan masukan dan saran dalam setiap forum politik yang diselenggarakan oleh internal seperti rakernas ataupun kongres.

Termasuk melakukan kritik pada kementerian tertentu.

Karena hal tersebut adalah bagian dari penguatan pemerintahan agar tetap di jalan ideologis dan mampu mewujudkan Trisakti dan Nawacita.