"Apa yang disampaikan kemenpan RB sesuatu yang dibutuhkan informasinya sehingga kita tahu kinerja kementerian," kata Lely.

Namun, lanjutnya, cara penyampaian yang ada kurang tepat.

"Menteri-menteri itu seperti remaja yang tengah bercinta, kecemburuannya tinggi. Jadi ada dua kesalahan yaitu setting informasi yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan," kata Lely.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan KIP Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, bicara substansi, dari perspektif hukum evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan mandat Kemenpan RB, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini berdasarkan Inpres 99 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah berdasarkan UU 70 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, salah satu asas pengelolaan dana itu tergantung akuntabilitas. Lalu, di sana ada UU 25 tentang Sistem Perencanaan Nasional harus berdiri sendiri dan pada 2006 PP no 8 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden tahun 2014," kata Herman.

Herman menegaskan, pelaporan ini disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pada saat pemberian hasil secara simbolis dilakukan oleh Wakil Presiden, karena pada saat bersamaan Presiden menghadiri acara KIP.

"Jadi tidak ada motif yang lain. Kami melihatnya dari perspektif pemerintahan," kata Herman.