Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Doli: Apakah ARB dan Kubu Munas Bali Benar-benar Berjiwa Besar Menyelesaikan Konflik?

Atau keputusan itu hanya karena terdesak oleh mayoritas keluarga besar.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Doli: Apakah ARB dan Kubu Munas Bali Benar-benar Berjiwa Besar Menyelesaikan Konflik?
TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA
Presiden RI ke 3, BJ Habibie, Ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Idrus Marhan saat menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016). Pada Rapimnas tersebut dihadiri para Elite partai Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres lalu. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia mengatakan yang harus dipahami saat ini terkait dualisme kepengurusan adalah fakta telah terjadinya konflik atau dualisme yang sudah kronis sampai pada level paling bawah di dalam tubuh partai. Oleh karena itu menurutnya, harus terbangun semangat untuk mengakhiri konflik dan kembali bersatu.

"Keputusan Rapimnas Kubu Bali kemarin bisa digambarkan sebagai sebuah 'akhir yang baik' dalam tahap menyamakan pandangan bahwa Munas adalah jalan terbaik," kata Doli dalam siaran persnya, Selasa (26/1/2016).

Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali itu menuturkan, tantangan dalam menyelenggarakan Munas adalah apakah memiliki semangat rekonsiliasi, kebersamaan dan menyatu antar kedua kubu atau tidak. Oleh karena itu, menurutnya, sikap pasca Rapimnas kemarin menjadi penting dan harus diuji.

"Apakah ARB dan kubu Munas Bali benar-benar berjiwa besar untuk menyelesaikan konflik? Atau keputusan itu hanya karena terdesak oleh mayoritas keluarga besar dan sehingga upaya membuat manuver politik baru dengan bungkus Munas namun tetap ingin menguasai sendiri kepemimpinan partai, yang pada akhirnya melanggengkan konflik tiada akhir," paparnya.

Masih kata Doli, sikap pemerintah juga menjadi ikut menentukan terkait dengan legalitas penyelenggara Munas. Dikatakannya, yang memenuhi rasa keadilan dan kebersamaan adalah apabila yang diberi legalitas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Munas adalah DPP Hasil Munas Riau.

"Sinyal itu juga sudah disampaikan pemerintah melalui pidato Pak JK dan pernyataan Menkumham," tuturnya.

‎Lebih jauh Doli mengatakan, sekalipun wujud kebersamaan itu terlihat pada DPP hasil Munas Riau dimana hampir seluruh pengurus DPP hasil Munas Bali dan Ancol di sana namun harus tetap dijaga keberlangsungan kebersamaan itu di dalam proses menuju terlaksananya Munas.

Berita Rekomendasi

‎Untuk itu menurutnya, keberadaan Tim Transisi masih penting yang tidak bisa diabaikan keberadaanya sebagai produk Mahkamah Partai yang dijamin Undang Undang Partai Politik dan putusan PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat‎ sebagai dasar legalitasnya.

‎Babak berikutnya yang juga belum tentu mudah prediksi Doli adalah bagaimana persiapan menuju Munas yang dilaksnakan oleh DPP hasil Munas Riau di bawah supervisi Tim Transisi yang harus segera menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan, panitia penyelenggara dan menetapkan peserta Munas.

‎"Inti dari semua itu, kita semua jajaran partai untuk benar-benar berjiwa besar dan melepaskan kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan partai," ‎tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas