TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat stratejik intelijen UI Ridlwan Habib menilai isu finfisher yang dihembuskan media australia harus disikapi secara objektif dan hati-hati.

Apalagi, isu ini menyangkut intelijen yang selalu beroperasi secara tertutup dan rahasia.

"Sumber media ABC australia harus bisa membuktikan tuduhannya, dengan bukti yang solid. Tanpa itu, hanya berupa spekulasi-spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,"ujar Ridlwan.

Tuduhan itu tidak relevan jika diarahkan ke lembaga intelijen Indonesia.

"Era social media di Indonesia begitu bebas, demonstrasi, protes bahkan bebas dilakukan. Tidak ada lagi upaya memata matai warga negaranya, buat apa,"ujar alumni S2 KSI UI itu.

Ridlwan menyebut sumber informasi dari orang orang asing yang juga harus ditelusuri motifnya.

"Apa kepentingan mereka, apakah ingin mengadu domba antar warga negara, ini harus disikapi proporsional,"katanya.

Ridlwan menjelaskan,Lembaga Sandi Negara tugas pokoknya adalah melindungi komunikasi dan data strategis pemerintah dari upaya penyadapan atau pencurian data negara lain.

"Kita justru ingin Lemsaneg kuat agar asing gagal menyadap. Saya melihat isu ini sebagai upaya melemahkan Lemsaneg yang dilakukan oleh orang orang asing,"katanya.

Ridlwan mengingatkan, saat ini status Lemsaneg lebih kuat karena diatur dengan Keppres 36/2015 yang menempatkan Lemsaneg sebagai lembaga yang langsung bertanggungjawab pada Presiden, setara dengan BIN dan Polri.

"Saya kira untuk aspek teknis, Lemsaneg punya kemampuan lokal jenius yang hebat dan justru lebih aman daripada beli Finfisher. Tuduhan itu justru mengindikasikan ada kepentingan asing yang tidak suka lembaga intelijen kita kuat," kata Ridlwan.