TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelesaian kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menemui titik terang. Ribuan kader mulai dari DPP, DPW, DPC, Fraksi DPR RI, Fraksi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota maupun ulama akan berkumpul dalam forum silaturahmi nasional di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta selama dua hari (5-6 Februari 2016).

Baik pihak DPP hasil Muktamar Bandung, DPP Muktamar Surabaya, dan DPP Muktamar Jakarta juga turut serta dalam acara tersebut.

Mereka akan melakukan Rembug Nasional untuk membahas islah PPP. Sejumlah pemateri akan memberikan pandangan dalam forum tersebut, baik dari internal maupun eksternal. Plt Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi mengatakan, acara Silatnas ini merupakan rembug nasional kader PPP untuk menyelesaikan persoalan internal. Pihaknya mengimbau seluruh kader PPP untuk berpartisipasi dalam forum tersebut.

“Silatnas ini berawal dari kesadaran bersama untuk menyelesaikan persoalan PPP yang terjadi setahun ini. Seluruh stakeholder PPP bisa menyampaikan pendapatnya dalam forum Silatnas,” kata Emron Pangkapi dalam keterangan persnya, Kamis (4/2/2016).

Dia melanjutkan, setiap kader yang peduli untuk menyelamatkan PPP mendukung penuh kegiatan ini. Karena itulah, Emron menghimbau kepada pihak-pihak tertentu tidak menghalang-halangi kegiatan kader PPP. Emron menjelaskan, hingga H-1 sudah lebih dari 1.000 kader PPP dari berbagai tingkatan secara sukarela menyatakan hadir dalam kegiatan ini.

“Kader secara sukarela datang ke Silatnas, mereka biaya sendiri dan atas kesadaran sendiri. Hal ini cukup membanggakan karena mereka punya kepedulian tinggi terhadap PPP,” bebernya.

Sementara itu, peserta Silatnas PPP dari berbagai provinsi mulai mendatangi Asrama Haji Pondok Gede, sejak Kamis (4/2) siang. Sekretaris DPC PPP Kabupaten Soppeng Alimuddin mengatakan, setelah pencabutan SK Surabaya maka yang tercatat di lembar Negara adalah SK DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Karena itu, kegiatan yang mengatasnamakan PPP harus di bawah kendali DPP Bandung.

“Sesuai dengan UU Parpol, kepengurusan DPP Partai Politik itu harus terdaftar di Kemenkumham. Tidak ada tafsir lain,” kata Alimuddin.

Karena itulah, pihaknya merasa prihatin dengan munculnya nama Humphrey Djemat yang mengatasnamakan PPP melarang kader menghadiri kegiatan Silatnas.. Sebagai Bahkan, Terkait dengan adanya larangan hadir ke Silatnas.

“Humprhey Djemat tidak pernah dikenal dalam sejarah PPP. di pengurus ranting pun namanya belum pernah ada,” sindirnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PPP Kabupaten Jeneponto, Imam Taufiq menyatakan, dirinya hadir di acara Silatnas bersama seluruh anggota Fraksi PPP. Kehadirannya di acara tersebut untuk menyuarakan islah demi kebesaran partai dan keutuhan umat.

"Kami menyambut baik acara ini. Nanti kita bisa urun rembug dan memberikan solusi terkait rencana islah," kata dia.

Imam juga meminta oknum-oknum yang mengatasnamakan PPP tidak menghalang-halangi acara tersebut. Kata dia, jika mengaku sebagai kader PPP, maka seharusnya menyukseskan acara ini sebagai media Menuju Islah. Karena itulah, pihaknya heran dengan Humphrey Djemat yang melarang kader PPP menghadiri silatnas. Pihaknya pun merasa asing dengan nama tersebut.

"Selama saya aktif di PPP, tidak pernah mendengar nama Humphrey Djemat. Ini kok malah menghalang-halangi kader. Silatnas ini acara kader PPP untuk merangkai islah," tegasnya.

Pihaknya pun mengimbau, orang-orang baru adi PPP yang dikenal dengan sebutan mualaf politik tidak merusak partai. Menurut Imam, PPP milik ummat Islam bukan milik segelintir orang ataupun kelompok.