Sikap Zulkifli Hasan Saat PKB Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
PKB ,lanjut Zul, bisa saja melihat pengalaman pilkada serentak yang sebanyak 269 membutuhkan biaya cukup mahal.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemilihan gubernur dan kepala daerah melalui DPRD jadi satu di antara topik yang dibahas di musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .
Meski belum ada rekomendasi final akan hal tersebut, pemilihan gubernur melalui DPRD mendapat berbagai tanggapan.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD pernah ditolak pada saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY pada akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Dulu kan sudah pernah hanya keluar Perppu oleh Pak SBY pada saat itu," kata Zulkifli usai menghadiri pembukaan Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR itu menuturkan, pihaknya menghormati wacana PKB yang menghendaki pemilihan gubernur melalui DPRD.
Karena tidak dipungkiri pelaksanaan pemilihan langsung tak lepas akan kekurangan dan kelebihan.
"Bahwa PKB menyampaikan aspirasi itu kembali saya kira perlu menjadi pikiran kita bersama. Perlu kajian mendalam," tuturnya.
PKB ,lanjut Zul, bisa saja melihat pengalaman pilkada serentak yang sebanyak 269 membutuhkan biaya cukup mahal.
Kenyataannya proses demokrasi semakin ke depan bukan makin murah justru tambah mahal.
"Dikhawatirkan nantinya kepala daerah patuhnya bukan kepada rakyat tapi kepada yang mensponsori. Tapi saya kira perlu kita kaji lebih dalam," katanya.
