TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menpora Adhyaksa Dault angkat suara soal tutupnya aktivitas perusahaan raksasa di Indonesia.

Dia mengatakan, trend penarikan perusahaan besar dunia dari Indonesia belakangan ini lebih disebabkan krisis global.

Dari paparan ayah dua anak itu, sinyal negatif terhadap investasi di Indonesia mulai terasa setelah pabrik otomotif Ford Indonesia dan Opel Indonesia memilih negara lain untuk memproduksi otomotif. Selang dua bulan, giliran raksasa industri elektronik Toshiba di Cikarang secara resmi menutup pabriknya di Indonesia.

“Saya perhatikan fenomena hengkangnya perusahaan-perusahaan asing dari indonesia selain terjadi karena dampak krisis ekonomi global juga dikarenakan kebijakan ketenagakerjaan yang kurang bersahabat bagi investor,” papar Adhyaksa, Minggu (7/2).

Industri Indonesia langsung terguncang. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) langsung melonjak menjadi lebih dari 2.500 karyawan, hanya dari penutupan tiga pabrik Toshiba dan Panasonic di Indonesia .

Adhyaksa menilai, tingginya upah minium regional (UMR) serta iklim perpajakan yang memberatkan ikut memberi andil. Hal itu kian diperparah dengan lambannya action pemerintah pusat dan daerah dalam merespon kegelisahan investor.

“Misalkan dengan memberikan insentif di masa-masa krisis. Bisa penurunan tarif listrik, keringanan pajak maupun deregulasi untuk kemudahan-kemudahan diversifikasi dan insentif untuk perusahaan yang melakukan inovasi. Selain itu harus dibuat aturan yang mewajibkan perusahaan untuk konsultasi secara intensif ke pemerintah. Bukan saja kepada Kementerian Tenaga Kerja, namun kepada kementerian-kementerian terkait sehingga dapat diberikan solusi yang komprehesif sebelum memutuskan untuk melakukan PHK ,” papar mantan Ketua Umum DPP KNPI itu.

Menurut Adhyaksa, saat ini rakyat butuh pekerjaan. Pekerjaan yang memberikan masa depan bagi keluarga-keluarga di Indonesia.

Pekerjaan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi yang akan berdampak kepada stabilitas sosial dan politik. Bila PHK tidak bisa dihindarkan, Adhyaksa menilai pemerintah harus siap dengan opsi-opsi penanganan pengangguran.

“Harus ada balai latihan kerja untuk melatih keterampilan baru yang dibutuhkan industri padat karya. Selain itu, kembangkan juga unit-unit koperasi dan UKM di setiap wilayah,” lanjutnya.

Distribusi peluang kerja, menurut Adhyaksa, perlu merata penyebarannya. Menurutnya, hal itu sangat mungkin untuk dilakukan.

Modalnya relatif kecil dan tidak membutuhkan infrastruktur yang canggih. Dalam jangka panjang, justru lebih sustainable.

“Saya menyayangkan situasi krisis ekonomi di negara kita seolah ditutupi. Kita dijejali oleh pemberitaan akan suksesnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai utang jangka panjang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenyataannya kita sedang menghadapi krisis, “ ujarnya.

Dikatakan dia, krisis ini adalah krisis global yang suka atau tidak suka pasti akan melanda indonesia. Ini yang harus dihadapi oleh semua pihak dengan arif. Bagi Adhyaksa, pemerintah tidak perlu malu mengakui bahwa Indonesia telah menerima dampak krisis global dan merevisi target targetnya .

“Sebagai bangsa yang dewasa, kita harus menyikapinya dengan positif dan menjalankan langkah-langkah persuasif and aktif. Seluruh komponen masyarakat harus mendapat informasi yang jujur dan aktual agar semua dapat merespon dengan cepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam melewati masa masa sulit ini. Dalam masa masa seperti ini justru api patriotisme bangsa dapat disulut untuk bahu membahu mengahadapi tantangan zaman di era globalisasi,” urainya.