TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan porsi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 untuk kementerian dan lembaga mengkhianati Progam Nawacita.

Sekretaris Jenderal FITRA Yeni Sucipto menilai saluran dana APBN 2016 yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur ketimbang pada pembangunan manusia sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada korporasi.

"Proyek-proyek infrastruktur pada APBN 2016, hanya akan  menguntungkan korporasi yang terlibat. Ini bukan bagian dari pembangunan manusia sebagai mana tertera dalam Nawacita," kata Yeni di Sekretaris Nasional Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Berdasarkan data yang disajikan Fitra dari Rp 313 triliun alokasi dana APBN untuk kementerian dan lembaga, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan suntikan paling banyak yaitu Rp 111 triliun.

"Seharusnya yang paling banyak alokasinya ke pendidikan dan kesehatan," kata Yeni.

Dia turut mencontohkan pada proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

Menurutnya, proyek tersebut hanya menguntungkan pemodal tanpa memberikan kontribusi pada APBN.

"Setiap tahunnya pemerintah harus bayar Rp 3 triliun karena proyek itu," katanya.