TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Penghentian seluruh kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di daerah-daerah sepertinya masih belum diindahkan.

Pasalnya, secara diam-diam DPP Golkar di bawah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie melakukan pelantikan pengurus DPD Golkar di Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Politikus Senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menilai hal itu akan membuka kekisruhan baru menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan dilaksanakan di dalam waktu dekat.

Baca Juga : Nurdin Halid Sebut 4 Kader yang Serius Maju Jadi Calon Ketua Umum Golkar, Siapa Mereka?

Kata Agun, bisa saja pelantikan itu diklaim sebagai sah karena dilakukan oleh pengurus DPP Golkar hasil Munas Riau yang SK-nya sudah diperpanjang Pemerintah.

Hanya saja, dia mengingatkan untuk melakukan pelantikan ketua DPD Golkar harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Pelaksanaan Musda dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi yang dilakukan untuk memilih pengurus DPD terkait.

Itu poin pertamanya, kata Agun.

Kedua, ada unsur DPP Golkar di pusat yang merupakan perpanjangan tangan partai untuk melakukannya.

"Siapa unsur DPP Golkar yang ditugaskan? Pesertanya siapa? Ini rawan gugatan. Kita harap ditinjau ulang. Karena rawan gugatan," kritik Agun, Rabu (17/2/2016).

Informasi yang Agun dapatkan, Nurdin Halid lyang mengklaim diri menjadi wakil DPP Golkar untuk melantik pengurus daerah Golkar di Lampung, NTB, dan Bali.

"Dia mengaku sebagai OKK. Padahal dia cuma Ketua pemenangan pemilu untuk Sulawesi," tegas Agun.

Agun pun mengingatkan SK Kemenkumham, bahwa DPP Golkar hasil Munas Riau bertugas membentuk panitia menyelenggarakan munas yang demokratis, berkeadilan, dan rekonsiliatif.

"Demorkatis" berarti harus sesuai AD/ART partai, kata dia.

Sementara dengan pelantikan pengurus DPD Golkar di Lampung, Bali, dan NTB, maka soal kepesertaan di munas akan jadi masalah.

"Seharusnya peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik," usulnya.

"Mereka ini ada yang sudah di-Plt-kan karena melawan kebijkan ARB. Ini yang rawan menggugat," tambah Agun.

Dia menyarankan hal itu harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar. Yakni, tugas harus dilaksanakan, memetakan mana saja DPD Golkar sebelum konflik internal yang berhak jadi peserta Munas.

"Nah untuk daerah yang bermasalah, itu yang harus di-musda-kan," imbuhnya.

Kalau tak dibereskan, dia khawatirkan, yang terjadi di Munas nanti adalah keributan karena semua kelompok berebut ingin jadi peserta Munas.

"Kita harus sepakat, supaya masalah kepesertaan ini diselesaikan melalui pleno yang bahannya dilakukan Ketua bidang OKK, dalam hal ini Mahyuddin. Bukan Nurdin Halid. Karena Nurdin Halid itu ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Sulawesi," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau, Agung Laksono meminta seluruh kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) di daerah-daerah agar dihentikan. Hal itu sangat penting supaya konsolidasi menuju Munaslub dapat berjalan lancar.

"Dengan adanya Munaslub maka konsolidasi dari atas ke bawah. Tahapannya dimulai dari Munaslub berlanjut ke Musda. Jadi hentikan saja seluruh kegiatan Musda-Musda yang masih dilakukan," kata AL sebelum mengikuti rapat harian DPP Partai Golkar hasil Munas Riau di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2).

Ia mengaku mendapat informasi bahwa pengurus Golkar di daerah Sumatera dan Nusa Tenggara tengah melakukan Musda. Musda untuk memilih pimpinan di daerah-daerah.

"Saya tahu di Sumatera, di Nusa Tenggara melakukan musda. Saya ingin mengakhiri konflik, perdamaian harus permanen," ujar Agung.