TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan adanya informasi politik uang yang terjadi menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

Dimana berkembang informasi adanya pembagian uang untuk mendapatkan surat dukungan bagi calon ketua umum.

"Iya itu saya sesalkan hal seperti itu masih terjadi juga. Caketum itu sekarang sedang bergerak di daerah itu boleh, bertemu berdialog. Tapi jangan kemudian, apa lagi dengan terang-terangan bagi-bagi itu saya kira harus ditinggalkan," kata Agung Laksono di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Agung mengatakan hal itu yang memicu dia meminta KPK untuk mengawasi ajang Munas Golkar tersebut.

Pasalnya, DPP Golkar tidak ingin merusak Munas yang diharapkan berlangsung secara demokratis.

"Makanya saya kira sejak awal saya sudah minta KPK turut mengawasi lah. Kami sudah rela enggak ikut campur lagi enggak maju lagi. Kita serahkan kepada yang mudah, tapi harus lebih baik," tuturnya.

Agung menyatakan dirinya juga mendengarkan laporan politik uang yang dibagikan calon ketua umum.

Namun, ia enggan mengungkapkan calon ketua umum yang membagi-bagikan uang itu.

"Mudah-mudahan tidak benar laporan itu," ujarnya.

Selain itu, Agung juga meminta surat dukungan kepada calon ketua umum dihilangkan.

Sehingga pada pemilihan ketua umum di Munas, pemegang suara langsung memilih di bilik secara tertutup.

"Baik itu ketika penjaringan maupun ketika pemilihan. Harus terbuka. Tidak ada dukungan-dukungan tertulis seperti materai itu, karena sangat intimidatif dan banyak nanti nuansa transaksional money politiknya," kata Agung.