TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM memberikan penghargaan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sebagai pemimpin daerah yang menjamin kebebasan beragama di daerahnya.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian acara bertajuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakininan yang diselenggarakan di Balai Kartini, Selasa (23/2/2016).

Ditemui di Balai Kartini, Dedi menyambut penghargaan tersebut. Meski perlindungan terhadap masyarakat Purwakarta merupakan tugasnya sebagai Kepala daerah.

"Yang paling utama tugas negara melindungi rakyatnya tanpa sekat politis, harus tegas pemimpin daerah, berdiri diatas negara, bukan keyakinan dirinya," kata Dedi.

Prinsip negara, tegas Dedy, harusnya menjadi acuan pemimpin untuk memimpin rakyatnya.‎

Jangan sampai masyarakat dipecah belah oleh kelompok tertentu, namun pemimpinnya hanya berdiam diri, menyaksikan saja.

Jangan pula ikut arus kelompok mayoritas, padahal kelompok tersebut melakukan hal yang tidak benar.

Pemimpin, tegas Dedy, harus bisa melindungi semua lapisan masyarakatnya, sekalipun kategori minoritas di daerah tersebut.

"Harus berani hadapin eklompok intoleran, Infiltrasi yang masuk, negara harus tegas, jangan kompormi, kelompok intoleran harus tegas dihadapi, pertauran atau hukum diatas itu semua," kata Dedi.

Untuk diketahui, dalam acara yang disusung Komnas HAM ini, juga dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, dan Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid.