TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah siap memangkas anggaran kementerian sebesar sekitar 10 persen. Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).

Jusuf Kalla menyebut bahwa dengan perkembangan perekonomian Indonesia dan ekonomi global saat ini, mata anggaran yang akan dicantumkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan, juga harus menyesuaikan.

"Tentu harus ada anggaran perubahannya sesuai dengan kondisi kita," ujarnya.

Ia belum bisa menentukan anggaran apa saja yang akan disesuaikan. Namun untuk program-program unggulan pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla seperti pembangunan infrastruktur, ia harapkan tidak akan diganggu anggarannya.

"Kita harapkan tidak, itu anggaran rutin saja dievaluasi, kalau infrastrukturnya tidak boleh turun," jelasnya.

Data di Kementerian Keuangan sampai 5 Februari 2016 saja, defisit anggaran Pemerintah mencapai Rp 70 triliun. Jumlah ini setara dengan 0,55 persen dari target defisit dalam APBN 2016 sebesar Rp 271,2 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, total pendapatan negara per 5 Februari lalu mencapai Rp 94,4 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun atau baru 5,1 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp 1.548,7 triliun.

Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru Rp 16,1 triliun atau 5,9 persen dari target 2016 yang sebesar Rp 273,8 triliun.  Tragisnya, penerimaan dari hibah sampai saat ini belum ada pemasukan.