SBY: Kenapa Harus Kebakaran Jenggot?
SBY mengatakan waktu itu Menpora Roy Suryo berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran "ditahan" DPR dan KPK tak izinkan.
Penulis: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan sekaligus klarifikasi atas "Tour de Java" dan proyek Hambalang di Bogor Jawa Barat yang beberapa hari terakhir ramai diperguncingkan publik.
Di twitter-nya yang telah diverivikasi, SBY mengatakan ada sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java" , bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang.
"Alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang (Pak Jokowi bilang "mangkrak") sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," tulis SBY di twitter-nya, Senin (21/3/2016). Tulisan yang sama diunggah SBY di facebook-nya.
Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yg dilanggar. *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) March 21, 2016
SBY mengatakan waktu itu Menpora Roy Suryo berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran "ditahan" DPR dan KPK tak izinkan.
"Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang dan dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai," ujar presiden ke-6 RI itu.
"Jika ada yang bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader dan rakyat mau dihancurkan?" SBY melanjutkan.
Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam Nahrawi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Staf Khusus Presiden Johan Budi meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).
Menurut SBY, aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan justru harus didengar.
"Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kata SBY.
Lanjut SBY, suara dari kader Demokrat (yang juga dia terima dalam Tour de Java) adalah hak dan kedaulatan partai Demokrat dan tak ada yang boleh mencampurinya.
"Itulah tujuan, kegiatan dan hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yang dilanggar,' kata SBY.
"Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses,' SBY melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widdo (Jokowi) meninjau proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (18/3/2016).
Proyek ini merupakan peninggalan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pembangunannya terbengkalai.
Blusukan Presiden Joko Widodo ke proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak, diyakini pengamat politik LIPI Siti Zuhro, merupakan pesan yang ditujukan bagi Susilo Bambang Yudhoyono.
"Untuk orang yang santun dan halus budi bahasanya seperti Pak SBY, pesan Pak Jokowi itu sungguh sangat mengena," ujar Siti ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/3/2016) siang.
Blusukan Jokowi ke Hambalang, menurut Siti, seakan ingin menunjukkan kepada SBY bahwa isi kritik SBY kepada pemerintahan kini juga terjadi di rezim 10 tahun pemerintahan SBY sendiri.
Ibaratnya, Jokowi minta SBY berkaca terkait kritik-kritik yang dilontarkan SBY.
"Itu cara mengingatkan kepada SBY, di periode dulu juga ada praktik-praktik menghambur-hamburkan uang," ujar Siti.
Direktur Indo Barometer Mohammad Qodari menilai pantauan Presiden Joko Widodo ke Sport Center yang terbengkalai di Hambalang merupakan manuver politik yang keras terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Malah sebetulnya Hambalang menurut saya termasuk manuver politik yang keras," ujar Qodari di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Manuver politik keras yang dimaksud Qodari yaitu jika melihat Hambalang, maka sangat erat dengan warisan Ketua Umum Partai Demokrat itu, bahkan lekat dengan kasus korupsi yang melibatkan tokoh Partai Demokrat.
"Karena bukan sekedar bicara warisan pak SBY, tapi juga kasus ini dihentikan karena banyak kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat," kata Qodari.
Dalam kacamata yang lain, Qodari mengatakan tinjauan Presiden ke Hambalang terkait kebijakan publik, bahwa Pemerintah memiliki keinginan untuk merevitalisasi sarana tersebut.