Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di Partai Golkar politik transaksional masih dipraktikan.

Bahkan menurut Indra Bambang Utoyo yang merupakan seorang pengurus partai Golkar versi Munas Bali, praktik tersebut terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) kemarin.

Indra membeberkan, seorang calon kepala daerah bila hendak mendapatkan surat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), ia harus menyerahkan mahar politik kepada pengurus partai.

"Saya tidak bisa membuktikan, tapi saya bisa merasakan," ujarnya kepada wartawan, di Waroeng Solo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2016).

Ia pun mengaku tidak tahu, berapa banyak uang yang beredar terkait politik transaksional itu, di internal Partai Golkar.

Praktik serupa juga berlangsung di berbagai ajang pemilihan pengurus partai, baik di daerah maupun di pusat.

Hal itu membuat pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang memiliki uang banyak, bukan pemimpin yang terpilih karena kualitas kepemimpinannya.

Indra yang mengaku siap maju dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, mengaku siap memberantas praktik politik transaksional, bila ia terpilih memimpin partai berlambang pohon beringin itu.

Untuk penentuan siapa yang harus didukung partai dalam pemilihan kepala daerah, bisa dilakukan tanpa praktik politik uang.

Hal itu dilakukan dengan cara pemilihan tertutup, oleh pengurus partai.

"Jadi bisa saja seperti pemilu, pemilihan dilakukan tertutup, tidak tahu siapa mendukung siapa," katanya.