TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan angkat suara soal pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Beberapa hari lalu, Pemerintah China membantah kapal nelayan dan costguard-nya memasuki wilayah perairan Natuna serta menganggap kapalnya beroperasi di wilayah tradisional penangkapan ikan.

Luhut menegaskan, Indonesia tidak mengenal istilah traditional fishing zone.

"Pemerintah kita tidak mengenal dengan zona traditional fishing. Tidak ada itu," ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Hal senada juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.

Ia mengatakan, bukan hanya Indonesia yang tidak mengenal istilah traditional fishing zone. Dunia internasional juga tak mengakui istilah itu.

"Di dunia tidak ada pengakuan akan traditional historical fishing soal itu. Tidak ada," ujar Susi.

Menteri Susi mengatakan, pihaknya bersama seluruh jajaran dari TNI, Polri, dan Kejaksaan akan tetap melakukan penegakan hukum di seluruh kegiatan penangkapan ilegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

"Jadi intinya, KKP dan seluruh jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, di Satgas 115 akan tetap enforce hukum dan tangkap seluruh kegiatan ilegal fishing di wilayah ZEE kita, apalagi di teritorial kita," ucap Susi.

Dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia mengemuka setelah Susi Pudjiastuti membeberkannya kepada media, Minggu (20/3/2016) lalu.

Saat itu mengemukakan, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sempat menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3/2016).

Ketika kapal patroli melakukan pengawalan terhadap kapal ikan China, muncul kapal penjaga pantai China yang mengejar dan menabrak kapal ikan "agar rusak sehingga tak dapat ditarik".

Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu respons Pemerintah China setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes.

Gatot menegaskan, TNI akan menjaga wilayah kedaulatan NKRI, baik di darat, udara dan laut. Yang jelas, insiden ini harus diperjelas penyebabnya.

Menurutnya, respons pemerintah saat ini dirasa cukup baik dengan mengirimkan nota protes kepada Pemerintah China. (Tribun/Tim)