"Padahal SOP mengawal itu dua orang untuk tahanan biasa. Kalau teroris SOP tentu lebih tinggi," tukas Satria.

Satria kembali mengingatkan maladministrasi yang dilakukan Densus pada Desember 2015 saat Densus menangkap dua terduga teroris oleh di Solo, Jawa Tengah bernisial AP dan NS.

Keduanya ditahan dan tidak menjalani penyidikan dan tidak ada berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat penetapan tersangka.

AP dan NS dibebaskan karena keluarga meminta untuk dibebaskan.

Keduanya diharuskan menandatangani surat yang menjelaskan bahwa mereka berstatus tersangka.

Kontras, kata Wira, sangat menyanyangkan kejadian tersebut mengingat Densus sebagai satuan khusus memiliki peraturan berlapis dalam melakukan operasi.

Sebut saja Perppu soal Terorisme dan Peraturan Kapolri.