Kampung KB Sasar Masyarakat Nelayan Juata Laut
Kemudian peserta KB juga tergolong sedikit, terutama peserta KB jangka panjang hanya 99 akseptor
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyasar masyarakat nelayan guna mengikuti program 'Kampung KB' di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Kalimantan Utara.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari jumlah 3234 KK sekitar 556 KK tergolong masyarakat miskin, lebih banyak diantara 20 Kelurahan lainnya.
Kemudian peserta KB juga tergolong sedikit, terutama peserta KB jangka panjang hanya 99 akseptor. Mayoritas penduduk kelurahan Juata Laut adalah nelayan.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambire dalam sambutannya kembali mengingatkan pesan dari Presiden Joko Widodo bahwa keluarga yang sehat dan sejahtera harus direncanakan, batasi jumlah anak, 2 anak cukup.
"Hari ini kita canangkan kampung kb saya harap konsisten menjalankan program kb, pemerintah provinsi akan selalu mendukung," kata Irianto dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/4/2016).
Sementara itu Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty berharap agar nantinya Kampung KB yang telah dibentuk ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.
Hal ini sebagai wujud nyata pelaksanaan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Dengan adanya Kampung KB, diharapkan manfaat Program KKBPK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama diwilayah kategori miskin, padat penduduk, terpencil yang tersebar di Indonesia, dan kampung KB ini nanti akan kami evaluasi, tidak sekedar seremonial saja," kata Surya Chandra.
Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di lini lapangan.
Ringkasnya, Kampung KB sebagai model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholdersinstansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah.