Kapolri Bakar Ladang Ganja, Nasir Djamil: Negara Tak Boleh Kalah Dengan Gembong Narkoba
Tanda perang ini terlihat dari pelaksanaan Operasi Berantas Sindikat Narkoba
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti datang ke Aceh untuk melihat langsung pembakaran lahan ganja di Desa Lamteuba, Seulimeum, Aceh Besar pada hari Jumat (1/4/2016).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, gong perang melawan narkoba telah dipukul Polri. Tanda perang ini terlihat dari pelaksanaan Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar).
"Kedatangan Kapolri kesini dapat diartikan bahwa negara tidak boleh kalah dengan sindikat narkoba," kata Nasir dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (1/4/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, dengan keseriusan Polri harus di ikuti konsistensi dan kerja keras pemerintah daerah agar program ini tetap berlangsung.
"Pemerintah daerah harus berupaya agar mindset pemerintah daerah mengubah mindset atau prilaku masyarakat di sekitar ladang Ganja sehingga mereka tidak menanam Ganja lagi," tambahnya.
Menurutnya, upaya tersebut akan membutuhkan waktu yang lama sampai benar-benar masyarakat sadar dan mengubah kultur atau perilakunya dengan menanam ganja lagi.
"Memang butuh waktu yang lama makanya saya meminta konsistensi pemerintah daerah dalam upaya tersebut," katanya.
Lebih jauh, Nasir Djamil menyebutkan inkonsistensi pemerintah daerah dalam upaya memberantas narkoba termasuk merubah kultur atau prilaku masyarakatnya di sekitar ladang Ganja pernah terjadi di Lamteuba, Aceh beberapa tahun lalu.
Pada saat itu, kata Nasir Djamil ada satu yayasan dari Thailand dimana yayasan tersebut dibawah naungan Raja Thailand bekerjasama dengan yayasan di Aceh untuk mengubah penanaman Ganja dengan tanaman Palawija. Sayangnya, hanya bertahan satu tahun.
"Yayasan di Aceh dipimpin oleh istri gubernur, setelah gubernur berganti maka kerjasama itu tidak berlanjut. Untuk itu kedepannya perlu dibentuk sebuah yayasan milik pemerintah Aceh agar bisa menindaklanjuti kerjasama dengan pihak luar sekalipun berganti pemimpin daerah. Lalu kerjasam itu tidak hanya dilakukan untuk di lamteubah saja," katanya.
