TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II.

Hal itu terlihat dari komunikasi Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi belakangan ini.

"Rasanya reshuffel akan dilakukan. Tapi bagi kami reshuffle bisa terjadi atas kehendak Presiden," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Meski demikian, Hasto mengaku tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam pertemuan dengan pimpinan parpol belakangan ini.

Namun, ia menekankan, biasanya Presiden akan mengkomunikasikan dengan pimpinan parpol sebelum mengambil keputusan.

"Tapi pertemuan itu lebih kepada penegasan parpol beri dukungan sepenuhnya kepada bapak Presiden," kata Hasto.

Hasto menganggap, kembali munculnya wacana reshuffle lantaran tidak sempurnanya proses penyusunan Kabinet Kerja pascakemenangan pemilu presiden 2014.

Hasto kembali mempermasalahkan keputusan Jokowi ketika itu, yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyusun kabinet.

Saat itu, KPK diminta menelusuri daftar calon menteri, apakah ada indikasi terlibat tindak pidana korupsi.

"Tapi fakta-fakta yang saya miliki terjadi penyalahgunaan orang per orang sehingga proses penetapan 'stabilo merah' (terindikasi korupsi) dilakukan dengan mekanisme yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.