Tribunnews.com, Jakarta — Sosiolog Imam B Prasodjo mengatakan, pada umumnya, masyarakat Suku Baduy belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Sebab, kata dia, keyakinan masyarakat Baduy tidak diakui negara.

"Hingga kini, orang Baduy masih berjuang mendapatkan KTP karena kan agamanya Sunda Wiwitan," kata Imam dalam sebuah diskusi bertajuk "Gerakan Rayakan Perbedaan Baduy Kembali" di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Menurut Imam, masyarakat Baduy tidak ingin kolom agama pada KTP mereka diisi dengan agama lain yang bukan keyakinan mereka.

Hingga kini, mereka terus memperjuangkan haknya sebagai warga negara dengan keyakinan itu.

"Mereka bilang, 'Pak Imam agamanya Islam, kalau ditulis di KTP Kristen atau Hindu enggak mau, kan? Saya juga,'" ujar Imam menirukan ucapan orang Baduy kepadanya.

Pada 2015, Imam sempat menerima telepon dari salah satu orang Baduy. Kepada Imam, orang Baduy itu mengatakan akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membicarakan masalah KTP tersebut.

"Tiba-tiba orang Baduy Dalam, orang Baduy Dalam loh, menelepon, rupanya dia ada di Bundaran HI, mau ketemu Presiden Jokowi," kata Imam.

Saat itu, mereka gagal bertemu Presiden. Imam pun menyayangkan masyarakat Baduy yang tidak memiliki KTP.

Akibatnya, menurut dia, masyarakat Baduy tidak dapat memiliki akses, yang membutuhkan KTP.

"Karena enggak punya KTP, mereka tidak bisa punya akses transaksi jual beli, enggak bisa naik kereta, urus perbankan," kata Imam.