TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi VIII DPR menilai persiapan haji di Arab Saudi belum memuaskan. Hal itu terlihat saat Komisi VIII melakukan pengawasan ke Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan persiapan perlindungan dan keamaman jamaah masih sangat lemah. Padahal terlepas dari peristiwa musibah mina tahun lalu , tiap tahun jamaah yang hilang atau diserobot jamaah lain dalam bis shalawat sering terjadi.

"Belum ada skema sama sekali terhadap upaya perlindungan dan keamanan jamaah. Komisi VIII DPR meminta Kemenag segera bekerjasama dengab TNI/Polri untuk hal ini," kata Sodik melalui pesan singkat, Senin (11/4/2016).

Sodik juga menuturkan persoalan lain, yakni tim verifikask catering kurang profesional. Sehingga diragukan menemukan perusahaan catering yang memenuhi standar kelayakan makanan. "Karena kriteria dan proses rekrutasi yang lemah hanya 50 % perusahaan tahun lalu yang bisa dipakai lagi. Ganti tim rekrutasi catering," ujarnya.

Komisi VIII, kata Politikus Gerindra itu, juga meminta tim penyediaan bis untuk bekerja lebih cepat berlomba mendapatkan bis paling muda usianya yang tersedia di Arab Saudi. Bis yang layak produksi tahun 2010-2015 . Persoalan lainnya yakni biaya tenda dengan pondokan Arofah, Muzdalifah, Mina. Ia meminta tim untuk melakukan negosisasi yang ketat dengan pihak muasasah.

"Komisi VIII dalam kunjungan kerja kemarin sengaja mengundang dubes RI datang dari Riyadh untuk bertemu dengan tim guna membahas beberapa masalah haji termasuk peran dubes untuk bicara dengan kerajaan Arab Saudi agar menekan muasasah untuk tidak menaikan harga dengan semena-mena," imbuhnya.

Adapula persoalan yang terjadi di Pondolan Madinan dan Mekkah. Sedangkan untuk Bis Salawat, Sofik meengatakan pihaknya meminta semua pondokan dengan jarak diatas 1 kilometer disediakan bis.

"Hal yang paling mengkhawatirkan bagi komisi VIII adalah sosialisasi semua sikon lapangan haji termasuk sosialisasi persyaratan dan pondoka kepada calon jamah dan petugas haji Indonesia," tuturnya.