Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Konflik PKS

Tim Hukum Fahri Hamzah Tantang DPP PKS Berdebat di Pengadilan

‎Kita debat di pengadilan. Apakah tuduhan-tuduhan (DPP PKS) yang dialamatkan ke Fahri Hamzah sah

Tim Hukum Fahri Hamzah Tantang DPP PKS Berdebat di Pengadilan
Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com
Tim Pembela Fahri Hamzah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) siap melawan DPP PKS di pengadilan terkait pemecatan Fahri Hamzah.

Koordinator Tim PKS, Mujahid A Latief menegaskan, pihaknya siap menantang DPP PKS untuk membuktikan kebenaran terkait pemecatan Fahri Hamzah.

"‎Kita debat di pengadilan. Apakah tuduhan-tuduhan (DPP PKS) yang dialamatkan ke Fahri Hamzah sah atau tidak," kata Mujahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Mujahid ‎menuturkan, sebelum adanya keputusan yang inkrah terhadap Fahri Hamzah di pengadilan, maka hendaknya pimpinan DPR tidak memproses segala bentuk surat yang diajukan DPP PKS.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum, maka hendaknya siapapun mentaati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Fahri Hamzah.

"‎Maka itu pihak PKS juga bersabar. Hargai proses peradilan yang sedang berjalan. Kita tunggu proses peradilan," katanya.

‎Tim PKS, kata Mujahid juga menilai janggal surat pemberhentian Fahri Hamzah oleh DPP PKS.

Pasalnya surat itu ditandatangani Presiden PKS Sohibul Iman dan Wasekjen PKS Mardani Ali Sera.

"Padahal seharusnya surat itu ditandatangani oleh Presiden PKS dan Sekjen PKS. Padahal disebutkan pasal 14 tata tertib ‎harusnya surat pemberhentian ditandatangani Presiden dan Sekjen," katanya.

Ikuti kami di
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas