TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Center of Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi berpendapat, harus ada keterbukaan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Mei mendatang jika ingin mengubah citranya.

Saat ini, sebut Kristiadi, publik masih memandang Partai Golkar sebagai entitas politik yang sarat dengan politik uang pada setiap pemilihan ketua umumnya.

"Harus ada transparansi siapa yang menentukan siapa berhak hadir dalam Munas itu. Tata tertib dan proses pemilihan juga harus transparan," kata Kristiadi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Selain itu, Peneliti CSIS itu menuturkan, harus ada tim indipenden yang mengamati jalannya Munas. Tim itu harus diberi akses seluas mungkin untuk memastikan tidak ada politik uang selama proses pemilihan pimpinan baru partai berlambang beringin.

Menurut Kristiadi, jika Munaslub mendatang masih seperti sebelumnya, hasil pemilihan ketua umum tidak akan mendapat pengakuan publik.

"Legitimasi yang didapat dari Munas yang berlangsung secara tertutup, tidak akan mendapat legitimasi dari publik," katanya.

Sebagai informasi, mulai 7 Mei 2016 Partai Golkar akan melaksanakan Munaslub di Bali untuk memilih ketua umum baru.

Munaslub itu diadakan sebagai upaya rekonsiliasi partai warisan orde baru itu, setelah terjadi dualisme kepemimpinan selama hampir dua tahun.