TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Komisi IV DPR RI satu suara dalam menyikapi proses pembangunan proyek reklamasi pantai teluk Jakarta.

Baik Susi dan Komisi IV setuju proyek pembuatan 17 pulau tersebut dihentikan.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi IV dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai teluk Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi IV yang juga bertindak sebagai pemimpin Raker, Herman Khaeron, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Komisi IV, kata Herman, memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Raker Komisi IV dengan KKP memang peduli terhadap proyek reklamasi yang tersangkut masalah hukum.

"Komisi IV meminta (KKP) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta, jangan sampai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Herman.

Proyek triliunan rupiah menyeret anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, ke bui.

Politisi Gerinda itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari orang suruhan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL).

Agung Podomoro dikenal sebagai salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia.

Salah satu proyeknya yang kini menjadi salah satu ikon Jakarta adalah Plaza Senayan.

Kasus itu menyeret nama-nama besar atau terkait dengan nama-nama populer.

Staf Ahok

Nama Sunny Tanuwidjaja belakangan mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan kepadanya berpergian ke luar negeri.

Staf Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)tersebut pun membeberkan berbagai hal yang selama ini tidak pernah diketahui.

Termasuk kedekatan Ahok dengan Aguan, hingga bagaimana dirinya berkomunikasi dengan Mohamad Sanusi.

Sunny mengaku berkomunikasi dengan mantan Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklmasi.

Sunny menghubungi Sanusi di tengah pembahasan Raperda reklamasi.

Dia menghubungi Sanusi demi mempertanyakan alasan pihak DPRD tidak membahas draf Raperda Rencana Tata Ruang yang sudah diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Saya kontak dia (Sanusi) karena draf dari Bappeda sudah selesai. Kemudian diajukan ke DPRD. Tapi lama tidak bergerak," ujar Sunny di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).

Sunny berperan untuk menengahi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI, juga dengan pengembang reklamasi.

Pihak pengembang berulang kali menanyakan nasib dari Raperda tersebut.

"Paguyuban (pengembang) cek ke saya. Saya bilang, 'cek saja langsung ke sana (DPRD), nah sudah dicek berkali-kali, dan tidak selesai," imbuh dia.

Sunny berinisiatif untuk menanyakan langsung ke Sanusi yang merupakan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta.

"Saya cek langsung (ke Sanusi). Kenapa Sanusi? Karena kita tahu, Sanusi paling tahu soal beginian, yang lain kan enggak mengerti. Terakhir kontak Februari, saya tidak ingat," kata Sunny.

Bertemu Aguan

Selain berbicara tentang Sanusi, Sunny pun menceritakan juga tentang Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Dikatakan dia, Aguan biasanya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) satu bulan sekali.

Menurutnya, Ahok kerap kali melangsungkan pertemuan dengan pelbagai pengusaha setiap bulannya.

"Dengan Pak Aguan sebulan sekali. Kurang lebih seperti itu. (Pengusaha) yang lain juga begitu. Ketemunya sebulan sekali kok, rata-rata sama, tidak berbeda jauh," ujar Sunny.

Pengusaha suka melangsungkan pertemuan dengan Ahok, menurut Sunny dikarenakan adanya kedekatan Ahok dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sehingga para pengusaha memiliki persepsi, apa yang mereka sampaikan akan sampai ke kuping Jokowi.

"Ini persepsinya, Pak Gubernur itu dekat dengan Presiden. Mereka suka ngobrol dengan Pak Gubernur, harapannya bisa disampaikan kepada Pak Presiden," kata Sunny.

Sunny mengaku tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur Ahok terutama dalam kebijakan untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi.

Dua Raperda itu soal Rencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Saya mau melobi siapa? Pak Gubernur (Ahok)?" ujar Sunny di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).

Dalam setiap kesempatan saat melakukan diskusi kebijakan, kata Sunny, Ahok berwatak keras.

Satu contohnya, saat Sunny mendampingi Ahok saat masih menjabat sebagai wakil gubernur.

Saat itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta.

"Saat dia masih jadi wakil gubernur, saya sebenarnya mendukung UMP jangan dinaikan. Pak Gubernur (Ahok) blang, harus naik 40 persen. Saya debat sama dia, eh digebrak meja saya sama dia, kapok saya debat sama dia," tutur Sunny.

Namun begitu, Sunny tidak membantah bila dirinya bertugas untuk menyusun jadwal pertemuan antara Ahok dengan pelbagai pengusaha.

"Bukan ngatur loh ya, misal Pak Ahok bilang, 'saya ingin ketemu dia, bisa dijadwalkan enggak?' atau pengusaha bilang, 'saya mau ketemu Pak Ahok dijadwalkan bisa enggak? Mau siapa pun, enggak semua juga lewat saya, kadang-kadang bisa langsung," ungkap Sunny Sunny.

Bantah Jadi Perantara

Sunny membantah dirinya menjadi perantara kongkalikong antara Sanusi dengan Ariesman.

Dikatakannya Sanusi dan Ariesman sudah saling mengenal sejak 2004, sejak Sanusi masih menjadi seorang pengusaha.

"Setahu saya Pak Sanusi dengan Pak Ariesman sudah saling kenal sejak tahun 2004. Pak Sanusi kan sebelum DPRD DKI, pengusaha juga, pernah kerjasama dengan APL. Jadi memang hubungan mereka sudah lama dan sebenarnya tidak perlu saya," ungkap Sunny.

Namun dirinya tidak membantah bila menjadi perantara antara Ahok dengan pengusaha, dan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.

"Karena mereka (pengusaha) ingin kasih masukan tapi sungkan dengan Pak Ahok, enggak tahu waktu yang tepat, kadang-kadang via saya, tapi kadang-kadang langsung juga," imbuh dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap anggota DPRD DKI jakarta Mohamad Sanusi.

penangkapan tersebut terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklmasi patai utara Jakarta.

Dalam kasus tersebut KPK menetapkan dua tersangka diantaranya Mohamad Sanusi dan bos PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja.

Belakangan KPK mengajukan pencegahan terhadap Sunny dan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.(*)