TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia akan terus bersikap tegas untuk tidak mentolerir aksi-aksi illegal fishing di perairan Indonesia yang dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London, Selasa (20/4/2016).

"Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," ucap Presiden berdasarkan keterangan Tim Komunikasi Presiden.

Dalam konteks itulah, Indonesia memandang penting IMO, terlebih lagi IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.

Peran aktif Indonesia di IMO, kata Presiden, merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia.
Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, yang menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan.
"Dimana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," ucap Presiden.
--