Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kemenpan RB Sebut Aparatur Sipil Negara Kerap Digunakan Sebagai Mesin Poltik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar Seminar Nasional "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Ran

Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kemenpan RB Sebut Aparatur Sipil Negara Kerap Digunakan Sebagai Mesin Poltik
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar Seminar Nasional "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pilkada Serentak", Rabu (20/4/2016).

Seminar tersebut dibuka Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman.

Dalam acara tersebut turut hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, serta Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan.

Mewakili Menpan RB Yuddy Chrisnandi yang berhalangan hadir, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, seminar tersebut bertujuan untuk melahirkan calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas serta memihak rakyat.

"Tujuannya tentu tak lain dan tak bukan adalah agar lahir para kepala daerah, calon pemimpin bangsa yang berkualitas, bermoral, berintegritas dan pro kepada rakyat," ujar Setiawan di Ruang Serbaguna Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Ia kemudian menjelaskan, selama ini Aparatur Sipil Negara (ASN) digunakan sebagai mesin politik kareba posisinya yang strategis.

Berita Rekomendasi

"ASN dalam roda birokrasi kerap digunakan sebagai mesin politik karena posisinya yang strategis untuk mobilisasi suara hingga mempengaruhi masyarakat," katanya.

Terkait dengan sikap ASN yang hingga kini masih saja ada yang tidak netral, ia mengatakan, hal-hal yang dilakukan tersebut bisa sangat ekstrem, satu diantaranya dengan terbitnya kebijakan yang memihak seorang kandidat dalam Pilkada.

"Bahkan, lebih ekstrem lagi ketika terbit sebuah kebijakan yang tidak adil dan memihak salah satu kandidat," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas