TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus yang masih tercatat sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaku, sampai saat ini dirinya belum merealisasikan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Fahri kemudian memuji SBY sebagai tokoh pembangun demokrasi.

"SBY sudah memimpin kita selama 10 tahun, banyak yang dilakukan, termasuk membangun fondasi demokrasi kita. Kita harus belajar," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri usai menghadiri acara International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Fahri didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang juga hadir dalam acara itu. Ia mengakui bahwa dulu ia kerap mengkritik pemerintah selama SBY berkuasa selama 10 tahun.

Entah, apa yang akan diungkapkan kepada SBY, jika realisasi pertemuan itu terjadi. Namun, juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah memberikan ancaman. Dirinya akan keluar dari Demokrat jika Fahri bergabung ke partainya.

Kini, Fahri Hamzah mendapat teguran keras dari partainya. PKS, partai yang ia dirikan memecatnya.

Tak hanya sebagai kader, namun jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR juga dicopot. Sikap resmi partainya ini, kemudian ia gugat secara hukum.

Sedianya, para pimpinan DPR RI akan membahas pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR, Senin (25/4/2016) besok.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pimpinan DPR sudah menerima surat perbaikan yang diajukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pergantian Fahri Hamzah.

Ade tidak mau menduga-duga apakah dengan adanya surat perbaikan yang diajukan fraksi PKS itu maka pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR dengan Ledia Hanifa bisa diproses.

Semuanya akan tergantung kesepakatan antar pimpinan dalam rapat.

"Ya dari fraksi sudah masuk, hari Senin kita akan rapat pimpinan. Teman-teman nanti dikasih tahu rapim jam berapa, apa hasilnya nanti kita lihat," kata Ade.

Fahri Hamzah melanjutkan kembali. Kritik pedas yang kerap dilontarkannya kepada SBY, juga kepada Jokowi, tak lain demi kebaikan pemerintah, bukan karena faktor kebencian personal.

"Dulu saat SBY berkuasa, kita kritik, sekarang kita puji. Nanti kalau Pak Jokowi sudah pensiun, saya puji-puji," ucap Fahri yang saat ini masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR.

Fahri mengatakan bahwa keinginannya bertemu SBY itu untuk ingin bersilaturahim.

"Saya sama Presiden SBY tetangga. Kita bilang presiden karena tidak ada mantan presiden," kata Fahri ketika ditanya soal kemungkinan bergabung ke Demokrat.

Sementara Syarif Hasan mengaku belum bisa menyampaikan keinginan Fahri itu karena SBY mempunyai berbagai kesibukan. Pertemuan dengan Fahri bukan prioritas utama.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan, sebenarnya SBY yang dijadwalkan untuk hadir dan berpidato dalam forum internasional yang dihadiri pemimpin parpol dari Asia, Afrika dan Amerika Latin (kemarin--red). Namun SBY tidak bisa menghadirinya karena ada agenda lain.

Akhirnya Syarief-lah yang diutus berpidato dalam acara tersebut.

"Untuk hadir di acara ICAPP saja (SBY) tidak sempat," kata anggota Komisi I DPR itu.

Kendati demikian, Syarief akan tetap menyampaikan ke SBY soal keinginan Fahri untuk bertemu. SBY pun akan meluangkan waktunya untuk bertemu Fahri yang kini dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Syarif pun hanya menjawab secara normatif saat ditanya apakah Fahri mempunyai peluang untu bergabung ke Demokrat. Menurut dia, seluruh rakyat Indonesia mempunyai peluang untuk bergabung dengan Partai Demokrat.

SBY-Jokowi
Minggu (17/4/2016) lalu, Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, kepemimpinan Joko Widodo masih lebih baik dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jangan sebut-sebut dia (SBY). Dia enggak sebanding dengan Jokowi. Itu menurut saya," ujar dia di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting, Menteng.

Hal pertama dalam hal pembangunan infrastruktur. Belum dua tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi dinilai sudah mengebut proyek infrastruktur di pelosok Indonesia.

"Sepuluh tahun, dia (SBY) enggak ngapa-ngapain. Ya coba, berapa jalan tol yang dia bangun? Ya dia memang hebat, gagah, santun. Tapi enggaklah, ya," ujar Kristiadi.

Kedua, soal kepemimpinan politik. Menurut dia, meski SBY pemimpin partai politik serta memiliki rekan koalisi banyak, dia tak mampu mengontrol kinerja lembaga legislatif.

"Politik apa? 75 persen DPR juga enggak bisa ngapa-ngapain," lanjut dia.

Hanya, Jokowi masih perlu diuji dalam hal politik. Perombakan posisi menteri adalah indikatornya.

"Apakah dalam kepemimpinan politik Jokowi ini dia bisa ambil orang partai, tetapi yang memenuhi kriteria, jangan asal?" ujar Kristiadi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting, masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi.

Fakta tersebut muncul setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pada 22 hingga 30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Berdasarkan hasil survei nasional atas kinerja pemerintahan Jokowi pada kuartal pertama 2016, sebanyak 39 persen responden menyatakan, kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada dua tahun yang lalu.

Masyarakat juga mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam membangun jalan dan di bidang kesehatan. Namun, beberapa nada kekecewaan terlihat dari kinerja pemerintahan Jokowi dalam bidang jaminan lapangan kerja, harga bahan pokok, hingga kemiskinan. (tribun/ikg/kcm)