TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menegaskan, pemerintah harus bertindak cepat dalam melakukan penyelidikan terkait dengan nama beberapa pejabat negara yang terkait skandal Panama Papers.

"Nama-nama yang sudah disebutkan, siapapun itu, menurut saya pemerintah harus bisa bertindak cepat melakukan penyelidikan sejauh mana keterlibatan orang-orang itu ke perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki di negara tax haven (pemberi pajak rendah)," ujar Agus saat ditemui di ruang Media Center, Kantor BPK, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Menanggapi skandal yang menyeret nama-nama pejabat tinggi negara, menurutnya, harus ada upaya strategis pemerintah dan jangan hanya sekedar wacana.

"Jangan sampai ini jadi hanya sekedar wacana, namun tidak ada upaya strategis yang dilakukan pemerintah," katanya.

Agus menekankan, mulai saat ini pemangku kepentingan harus segera menelusuri sejumlah nama yang tercantum dalam dokumen Panama Papers.

"Mulai saat ini, stakeholder yang berkepentingan, entah itu KPK, BPK, PPATK, bahkan Dirjen Pajak, harus segera menelusuri nama-nama yang tercantum," ujarnya.

Ia pun meragukan sikap pemerintah yang saat ini terkesan memandang kepemilikan atas perusahaan cangkang tersebut merupakan persoalan biasa.

"Jangan sampai kemudian seolah-olah seperti ada wacana bahwa orang itu walaupun punya perusahaan cangkang, belum tentu ia bersalah," ujarnya.

Terkait dengan posisi strategis yang dimiliki pejabat pemerintah, Agus khawatir akan ada pengalihan isu mengacu pada kepentingan politik, jika ada upaya kode etik ya sebaiknya dijalankan saja.

"Saya khawatir ada pengalihan isu ke arah itu, kalau ada upaya kode etik terlebih dahulu ya dijalankan saja. Terutama terkait posisi orang yang strategis di pemerintahan, entah itu sebagai menteri atau anggota DPR," katanya.