TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah uang saat menggeledah rumah dan ruangan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Meski belum bisa menyampaikan secara rinci, Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif mengatakan jumlah uang tersebut sangat banyak.

"Kami mendapatkan banyak uang," kata Syarif di Jakarta, Senin (25/4/2016).

Terkait temuan uang tersebut, Syarif menjamin uang tersebut berhubungan dengan kasus operasi tangkap tangan yang menjaring Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Pasalnya, kata Syarif, uang yang berada di pengadilan tidak mungkin tidak berhubungan dengan negara.

"Ada hubungannya  dengan perkara. Kalau uang ada di pengadilan tidak mungkin tidak berhubungan dengan negara," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan untuk mengungkap hubungan Nurhadi dengan Edy Nasution, KPK akan menggunakan melalui pendekatan aliran uang (follow the money).

"Semuanya akan kita kembangkan ke sana. Tapi uangnya apakah ada hubungannya antara uang yang diterima Edy itu dengan uang yang diterima di rumahnya Pak Nurhadi terus kita kembangkan," kata Marwata.

Menurut Marwata, temuan uang tersebut bisa saja memang tidak berhubungan. Dalam artian, Nurhadi dan Edy melakukan transaksi sendiri-sendiri.

"Bisa saja kan tidak ada hubungannya. Misalnya masing-masing main sendiri di bawah dan di atas. Kita tidak ngerti itu, itulah yang akan kita dalami," ungkap dia.

Sebelumnya, KPK telah memerintahkan Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Nurhadi bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu tidak berselang lama usai penggeledahan di kantor dan rumah Nurhadi.

Penggeledahan tersebut tidak berselang lama usai KPK menangkap tangan Edy di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Edy  tertangkap basah menerima uang Rp 50 juta dari seorang perantara swasta bernama Doddy Aryanto Supeno.

Suap tersebut berkaitan pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari dua perusahaan di PN Jakarta Pusat.