TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf mendapatkan banyak simpati dari warga.

Namun di balik pembebasan sandera itu, muncul sejumlah klaim pihak tertentu yang merasa berjuang membebaskan sandera.

Pembebasan dan pelepasan sandera dilakukan pada Minggu (1/5/2016) sekitar pukul 12.15 waktu setempat di Pantai Parang, Sulu, Mindano Selatan.

Dalam catatan Tribunnews.com, setidaknya tiga pihak yang disebut-sebut membebaskan sandera.

Pertama dari Tim Kemanusiaan Surya Paloh. Ketua Umum Partai NasDem ini dalam rilisnya disebut berperan besar membebaskan sandera.

Deputi Chairman Media Group Rerie L. Moerdijat mengungkapkan, pembebasan sandera juga dilakukan atas kerja tim kemanusiaan Surya Paloh, yang merupakan sinergi jaringan pendidikan Yayasan Sukma (Sekolah Sukma Bangsa di Aceh) dibawah pimpinan Ahmad Baidowi dan Samsul Rizall Panggabean, kelompok Media Group, Partai Nasdem di bawah Ketua Fraksi DPR Victor B Laiskodat serta anggota DPR Fraksi Nasdem Mayjen (Purn) Supiadin.

Upaya dan proses pembebasan dilakukan oleh tim kemanusiaan Surya Paloh sejak 3 April 2016.

"Negosiasi pembebasan sandera dilakukan jaringan Yayasan Sukma dengan melakukan dialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat, LSM, lembaga kemanusian di daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf di bawah koordinasi langsung pemerintah Republik Indonesia," kata Rerie L. Moerdijat dalam keterangan pers yang diterima, Senin (2/5/2016).

Baca Berita Lengkapnya di Sini : Tim Kemanusiaan Surya Paloh Klaim di Balik Pembebasan 10 WNI

Menurutnya, proses pembebasan sendiri berlangsung dinamis dan lancar.

Sebab, Yayasan Sukma menggunakan pendekatan pendidikan yang jauh sebelumnya sudah ada kerjasama pendidikan antara Yayasan Sukma dan pemerintah otonomi Moro Selatan.

Kedua, sejumlah media juga memberitakan bahwa Mayjen Purn Kivlan Zen dan koleganya disebut-sebut sebagai negosiator pembebasan 10 sandera.

Pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dipastikan tanpa adanya uang tebusan.

"Perusahaan tidak mengeluarkan sepersen pun. Tak ada uang. Ini murni negosiasi," kata Kivlan Zen dalam tayangan TVOne, Minggu (1/5/2016) malam.

Namun belum ada penjelasan apakah Kivlan Zen mewakili pemerintah dalam upaya pembebasan sandera.

Ketiga, pemerintah Jokowi semalam menyebut bahwa pembebasan sandera merupakan sinergi seluruh elemen pemerintah.

Presiden Joko Widodo saat menggelar konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/5/2016) malam, mengatakan penyelamatan 10 ABK dari penyanderaan Abu Sayyaf tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama yang baik antarkedua negara.

Baca Juga :  Panglima TNI Sebut 10 WNI Bebas Berkat Operasi Intelijen

Presiden juga mengatakan pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Filipina untuk melakukan pembebasan empat ABK berwarganegara Indonesia yang masih disandera di wilayah Filipina.

"Saat ini kita terus (bekerjasama) untuk membebaskan 4 ABK yang lain," kata Presiden.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan pembebasan sandera jangan seolah-olah diklaim secara politik oleh salah satu pihak.

Namun, Hanafi enggan menyebutkan pihak mana yang melakukan politisasi dalam upaya pembebasan tersebut.

"Tidak perlu disebut ya biasalah, ada yang ingin manggung. Kepada siapapun ini kan soal nyawa manusia jangan dipolitisasi, makanya kita akan memanggil dan meminta keterangan lengkap," imbuh putra pendiri PAN Amien Rais.

Hal senada dikemukakan Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai.

Dia menyayangkan adanya klaim pihak tertentu yang merasa berjuang telah membebaskan sander 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini telah kembali ke tanah air.

"Saya kira keliru kalau meng-klaim hanya 'aku'," ujar Ansyad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Ansyaad mengatakan, upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf tersebut merupakan sinergi dari semua elemen Pemerintahan.

Ansyaad tidak menilai negatif klaim yang dilakukan sejumlah pihak terkait pembebasan sandera tersebut.

Hanya saja, kata Ansyaad, klaim tersebut tidak perlu menunjukkan siapa yang paling bekerja keras dalam upaya pembebasan.

"Klaim itu bagus positif, hanya banyak yang merasa sudah bekerja keras dan saya kira mudah-mudahan sudah bekerja keras semua," kata Ansyaad.